AS Beri Sanksi Baru Kepada China Atas Penganiayaan Terhadap Minoritas

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengumumkan pembatasan visa baru pada pejabat China pada hari Senin atas tindakan mereka untuk menindas etnis dan agama minoritas baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam sebuah pernyataan, yang tidak memberikan perincian spesifik tentang pejabat mana yang akan menjadi sasaran sanksi baru, Blinken juga mengulangi seruan kepada China untuk mengakhiri genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di wilayah barat laut Xinjiang .

Xinjiang berada dalam cengkeraman kampanye "anti-terorisme" selama bertahun-tahun yang telah menyaksikan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan di jaringan luas kamp "pendidikan ulang", menurut kelompok hak asasi.



Blinken mencatat bahwa pembatasan visa akan difokuskan pada pejabat China yang terlibat dalam kebijakan yang bertujuan menindas agama dan etnis minoritas, serta pembangkang lainnya, aktivis hak asasi manusia dan jurnalis.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, tindakan pejabat China meluas ke luar perbatasan China, termasuk ke Amerika Serikat.

"Amerika Serikat menolak upaya pejabat RRC (Republik Rakyat China) untuk melecehkan, mengintimidasi, mengawasi, dan menculik anggota kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk mereka berusaha menyelamatkan diri dari di luar negeri, dan warga AS, yang berbicara atas nama populasi yang rentan ini," kata Blinken.

“Kami sekali lagi menyerukan kepada pemerintah RRC untuk menghentikan tindakan represi transnasionalnya, termasuk mencoba untuk membungkam aktivis Uighur Amerika dan individu Uighur lainnya yang melayani rakyat Amerika dengan menolak izin keluar bagi anggota keluarga mereka di China,” tambahnya seperti dilansir dari CBS News, Rabu (23/3/2022).



Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada hari Selasa mengecam langkah AS, mengatakan pernyataan Blinken penuh dengan kebohongan politik dan tanpa dasar menekan pejabat China.