Pelapor HAM PBB Desak Korut Buka Pintu bagi Bantuan Kemanusiaan
Selasa, 22 Maret 2022 - 01:30 WIB
loading...
A
A
A
Baca: Minggu Siang, Korea Utara Luncurkan 4 Roket dalam Satu Jam
Quintana pun mendesak Korut untuk "secara bertahap membuka perbatasannya dan segera mengizinkan kembalinya badan-badan PBB, organisasi internasional lainnya dan komunitas diplomatik, dan untuk kegiatan ekonomi dan pergerakan orang".
Korut sendiri tidak mengakui mandat Quintana sebagai pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di DPRK atau mengizinkannya berkunjung ke wiayah Korut. Delegasinya tidak mengambil posisi selama debat.
“Upaya diplomatik yang bertujuan membuat Pyongyang meninggalkan senjata nuklir juga harus fokus pada masalah hak yang sudah berlangsung lama,” kata Quintana. Ini termasuk kebutuhan untuk membebaskan orang-orang yang ditahan dalam sistem "kwanliso" atau kamp penjara politik yang katanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan - tuduhan yang telah ditolak Pyongyang.
Quintana mencatat bahwa Korut telah mengalokasikan 15,9 persen dari anggaran nasionalnya untuk pertahanan. “Pemerintah memiliki kewajiban untuk memprioritaskan hak atas pangan yang memadai ketika mengalokasikan sumber daya negara," katanya.
Quintana pun mendesak Korut untuk "secara bertahap membuka perbatasannya dan segera mengizinkan kembalinya badan-badan PBB, organisasi internasional lainnya dan komunitas diplomatik, dan untuk kegiatan ekonomi dan pergerakan orang".
Korut sendiri tidak mengakui mandat Quintana sebagai pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di DPRK atau mengizinkannya berkunjung ke wiayah Korut. Delegasinya tidak mengambil posisi selama debat.
“Upaya diplomatik yang bertujuan membuat Pyongyang meninggalkan senjata nuklir juga harus fokus pada masalah hak yang sudah berlangsung lama,” kata Quintana. Ini termasuk kebutuhan untuk membebaskan orang-orang yang ditahan dalam sistem "kwanliso" atau kamp penjara politik yang katanya merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan - tuduhan yang telah ditolak Pyongyang.
Quintana mencatat bahwa Korut telah mengalokasikan 15,9 persen dari anggaran nasionalnya untuk pertahanan. “Pemerintah memiliki kewajiban untuk memprioritaskan hak atas pangan yang memadai ketika mengalokasikan sumber daya negara," katanya.
(esn)
Lihat Juga :
