Jika Bantu Rusia, Warga Ukraina Diancam Penjara hingga Seumur Hidup
Rabu, 16 Maret 2022 - 13:37 WIB
loading...
Tentara Ukraina berjaga dekat Strelkovo, Kherson, 17 Maret 2014. Foto/REUTERS
A
A
A
KIEV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani Undang-undang (UU) yang memungkinkan memenjarakan siapa pun yang membantu Rusia di tengah serangan militer di Ukraina.
Langkah tersebut diungkapkan Wakil Ketua Parlemen Ukraina Alexander Kornienko, dilansir RT.com pada Selasa (15/3/2022).
Berbicara kepada Ukraina 24, Alexander Kornienko berpendapat hukuman itu juga harus diterapkan pada sekitar 20 anggota parlemen "tidak patriotik".
Baca juga: Tantang Putin Bertarung, Pemimpin Chechnya Kadyrov Sarankan Musk Ganti Nama Elona
Menurut dia, 20 anggota parlemen Ukraina itu melarikan diri dari negara itu saat menghadapi serangan Rusia yang dimulai pada 24 Februari.
Baca juga: Selamat Tinggal Petrodolar? Arab Saudi Terima Yuan China untuk Pembelian Minyak
Undang-undang tersebut, yang disahkan parlemen pada awal Maret, memberikan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi siapa pun yang membantu "negara agresor", termasuk membuat pernyataan publik untuk mendukungnya.
Baca juga: Ukraina Kecam Langkah Tak Bersahabat Israel terhadap Warganya
Ini juga termasuk secara sukarela memegang posisi kepemimpinan di “badan pemerintah ilegal” di “wilayah pendudukan sementara.”
Mereka yang terbukti bersalah membantu musuh dapat dipenjara seumur hidup jika tindakan mereka menyebabkan kematian atau "konsekuensi berat lainnya."
Biro Investigasi Negara Ukraina mengatakan pekan lalu bahwa 38 kasus pengkhianatan tingkat tinggi dibuka terhadap para pejabat dan petugas polisi yang membelot atau bekerja dengan pasukan Rusia.
Moskow menyerang negara tetangga pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Ukraina membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali dua republik di Donbass dengan paksa.
Beberapa putaran pembicaraan telah diadakan, dengan kedua belah pihak menyetujui rute evakuasi dari kota-kota yang diperangi.
Penasihat Presiden Ukraina Zelensky Alexey Arestovich mengatakan pada Senin ada kemungkinan kesepakatan damai dalam beberapa pekan mendatang.
Langkah tersebut diungkapkan Wakil Ketua Parlemen Ukraina Alexander Kornienko, dilansir RT.com pada Selasa (15/3/2022).
Berbicara kepada Ukraina 24, Alexander Kornienko berpendapat hukuman itu juga harus diterapkan pada sekitar 20 anggota parlemen "tidak patriotik".
Baca juga: Tantang Putin Bertarung, Pemimpin Chechnya Kadyrov Sarankan Musk Ganti Nama Elona
Menurut dia, 20 anggota parlemen Ukraina itu melarikan diri dari negara itu saat menghadapi serangan Rusia yang dimulai pada 24 Februari.
Baca juga: Selamat Tinggal Petrodolar? Arab Saudi Terima Yuan China untuk Pembelian Minyak
Undang-undang tersebut, yang disahkan parlemen pada awal Maret, memberikan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi siapa pun yang membantu "negara agresor", termasuk membuat pernyataan publik untuk mendukungnya.
Baca juga: Ukraina Kecam Langkah Tak Bersahabat Israel terhadap Warganya
Ini juga termasuk secara sukarela memegang posisi kepemimpinan di “badan pemerintah ilegal” di “wilayah pendudukan sementara.”
Mereka yang terbukti bersalah membantu musuh dapat dipenjara seumur hidup jika tindakan mereka menyebabkan kematian atau "konsekuensi berat lainnya."
Biro Investigasi Negara Ukraina mengatakan pekan lalu bahwa 38 kasus pengkhianatan tingkat tinggi dibuka terhadap para pejabat dan petugas polisi yang membelot atau bekerja dengan pasukan Rusia.
Moskow menyerang negara tetangga pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan akhirnya pengakuan Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk.
Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk mengatur status wilayah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina.
Rusia kini menuntut Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Kiev mengatakan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan. Ukraina membantah klaim bahwa pihaknya berencana merebut kembali dua republik di Donbass dengan paksa.
Beberapa putaran pembicaraan telah diadakan, dengan kedua belah pihak menyetujui rute evakuasi dari kota-kota yang diperangi.
Penasihat Presiden Ukraina Zelensky Alexey Arestovich mengatakan pada Senin ada kemungkinan kesepakatan damai dalam beberapa pekan mendatang.
(sya)
Lihat Juga :
