Marah Besar Kena Sanksi, Putin Sebut Barat Kerajaan Kebohongan

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Barat sebagai “kerajaan kebohongan” untuk menanggapi gelombang sanksi baru yang melanda negara itu.

Berbagai sanksi Barat diterapkan setelah Rusia menggelar operasi militer khusus di negara tetangga Ukraina.

Berbicara kepada pejabat tinggi pemerintah pada Senin, Putin menjelaskan, “Saya mengundang Anda untuk membahas masalah ekonomi dan keuangan … mengingat sanksi yang disebut komunitas Barat, satu kerajaan kebohongan, seperti yang saya sebut dalam pidato saya, sedang mencoba untuk diterapkan terhadap negara kita.”

Baca juga: Rusia Akui Sejumlah Tentara Tewas dan Disiksa Pasukan Ukraina

Istilah "kerajaan kebohongan" diciptakan presiden Rusia Kamis lalu, ketika dia mengumumkan peluncuran serangan di Ukraina.

Baca juga: Siasat Licik, Neo-Nazi Ukraina Siapkan Peluru Lapis Lemak Babi untuk Tentara Muslim Chechnya

Karena AS adalah “kekuatan pembentuk sistem”, seluruh kolektif Barat telah menjadi “kerajaan” seperti itu, katanya saat itu.

Baca juga: Negosiasi 5 Jam Buntu, Rusia-Ukraina Sepakat Perundingan Kedua

“Omong-omong, para politisi Amerika, ilmuwan politik, dan jurnalis sendiri menulis serta mengatakan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, satu 'kerajaan kebohongan' yang sebenarnya telah dibuat di dalam Amerika Serikat. Sulit untuk tidak setuju dengan itu, karena itu benar," ujar Putin.



Menurut Kremlin, operasi Rusia di Ukraina telah menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di negara itu.

Operasi militer itu juga menjadi cara Rusia menghentikan Kiev dari mencoba meluncurkan serangan habis-habisan di wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri di timur negara itu.

Menjelang serangan ke Ukraina, Moskow secara resmi mengakui Republik Rakyat di Donbass itu sebagai negara merdeka.

Kiev, bagaimanapun, mengklaim serangan itu "tidak diprovokasi," bersikeras tidak ada rencana merebut kembali wilayah yang memisahkan diri dengan paksa.

Donetsk dan Luhansk berpisah dari Ukraina pada 2014 setelah kudeta Maidan, yang menggulingkan pemerintah negara yang dipilih secara demokratis.



Sementara pertempuran aktif skala besar berakhir dengan perjanjian Minsk 2014-15, peta jalan keluar dari krisis yang diberikan kesepakatan itu tidak pernah dilaksanakan.

Ukraina dan republik-republik itu mengalami perang intensitas rendah selama bertahun-tahun yang menewaskan ribuan orang.

Barat dianggap diam saja terhadap pembunuhan warga Rusia atau berbahasa Rusia di wilayah Donbass oleh Ukraina.