Serangan Udara Rusia Hancurkan 74 Target Infrastruktur Militer Ukraina

MOSKOW - Serangan udara oleh militer Rusia menghancurkan 74 target infrastruktur militer angkatan bersenjata Ukraina. Kabar terbaru dirilis Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis (24/2/2022).

“Target yang sudah hancur di antaranya adalah 11 lapangan terbang, tiga pusat komando, satu pos Angkatan Laut Ukraina, 18 radar S-300 (nama pelaporan NATO SA-10 Grumble), dan sistem pertahanan udara Buk (nama pelaporan NATO Gadfly) militer Ukraina,” papar pernyataan Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia.



Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan dimulainya operasi khusus oleh angkatan bersenjata Rusia di Donbass dengan tujuan melindungi Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk (DPR dan LPR) dari genosida Ukraina.



Dia menjelaskan operasi itu diperlukan untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan pasukan Ukraina di Donbass.



“Selain itu, pasukan Rusia menembak jatuh satu helikopter serang Ukraina dan empat drone serang Bayraktar buatan Turki di wilayah Donbass,” ungkap Kementerian Pertahanan Rusia.



Menteri Pertahanan (Menhan) Rusia Sergei Shoigu memerintahkan untuk membuat koridor untuk jalan keluar yang aman bagi pasukan Ukraina yang menyerah dari zona pertempuran dan mengarahkan militer Rusia untuk memperlakukan mereka dengan hormat.



Menurut Kementerian Pertahanan (Kemhan) Rusia, ada 14 prajurit Ukraina yang telah menyerah sejak dimulainya operasi militer Rusia bersama pasukan dari DPR dan LPR.

"Personel militer Angkatan Bersenjata Ukraina, tidak seperti kelompok nasionalis, bersumpah kepada rakyat Ukraina dan mematuhi perintah, memperlakukan mereka dengan hormat," ungkap perintah Kemhan Rusia.



Kementerian Pertahanan Rusia lebih lanjut mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota atau infrastruktur sosial di garnisun Ukraina untuk menghindari korban di kalangan militer dan keluarga mereka yang tinggal di sana.

Pernyataan itu muncul setelah peluncuran operasi khusus oleh angkatan bersenjata Rusia di wilayah Donbass, yang diperintahkan Presiden Vladimir Putin pada awal 24 Februari.



Putin membenarkan langkah itu dengan kebutuhan untuk campur tangan dalam situasi di Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR), yang telah berulang kali dia gambarkan sebagai "genosida" yang dilakukan oleh pemerintah nasionalis di Kiev.