India Suplai Filipina dengan Sistem Rudal Jelajah Senilai Rp5,3 Triliun

MANILA - Filipina telah menyelesaikan kesepakatan untuk memperoleh sistem rudal anti-kapal berbasis pantai dari India seharga hampir USD375 juta. Langkah ini diambil Filipina untuk meningkatkan kemampuan Angkatan Laut mereka.

Seperti dilaporkan Al Jazeera, Filipina sedang dalam tahap akhir dari proyek lima tahun senilai USD5,85 miliar untuk memodernisasi perangkat keras militernya yang sudah ketinggalan zaman. Modernisasi ini mencakup kapal perang dari Perang Dunia II dan helikopter yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam Perang Vietnam.



Militer Manila adalah salah satu yang paling tidak lengkap di Asia ketika pendahulu Presiden Rodrigo Duterte, Benigno Aquino, memulai program modernisasi sederhana pada tahun 2012 – tetapi masih belum bisa menandingi negara adidaya tetangganya, China.

“Berdasarkan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan pemerintah India, BrahMos Aerospace Private Ltd akan mengirimkan tiga baterai, operator kereta api dan pengelola, dan memberikan dukungan logistik,” jelas Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana.

BrahMos – perusahaan patungan antara India dan Rusia – telah mengembangkan rudal jelajah yang menurut kementerian pertahanan India adalah yang tercepat di dunia. Filipina akan menjadi negara pertama yang membelinya. Kementerian pertahanan India menolak berkomentar.



Sistem anti-kapal yang baru itu bertujuan untuk mencegah kapal asing memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) 200 mil laut (370 km). Dalam beberapa tahun terakhir Filipina telah berulang kali menuduh China melanggar ZEE-nya dengan mengirimkan ratusan kapal milisi ke perairannya.

“Itu bagian dari pertahanan teritorial kami,” kata Kolonel Ramon Zagala, juru bicara Angkatan Bersenjata Filipina. Pada tahun 2018, Filipina membeli rudal Spike ER buatan Israel, sistem rudal pertama yang dibawa kapal untuk pencegahan maritim.



Meskipun hubungan persahabatan antara China dan Filipina di bawah Duterte, Beijing tetap bersikeras dalam mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, saluran untuk barang bernilai miliaran dolar. Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga telah mengajukan klaim serupa. Namun, putusan arbitrase internasional 2016 mengatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum.

Pada hari Rabu, laporan Departemen Luar Negeri AS yang baru mengatakan bahwa kegiatan China di Laut China Selatan, termasuk "klaim bersejarah" di hampir semua bagian dari rute perdagangan vital "sangat merusak aturan hukum" di lautan dan ketentuan yang diakui secara universal di hukum internasional.