Anggota Parlemen Republik Bandingkan Kartu Vaksin Covid dengan Nazi Jerman
Kamis, 13 Januari 2022 - 06:41 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: ABK Indonesia Disandera Houthi di Yaman, Uni Emirat Arab Lapor PBB
Kartu tersebut mendokumentasikan asal usul pemegangnya, dan merupakan bagian dari kebijakan segregasi Nazi yang terutama menargetkan orang Yahudi.
“Mari kita ingat bahwa Nazi merendahkan orang-orang Yahudi sebelum memisahkan mereka, memisahkan mereka sebelum memenjarakan mereka, memenjarakan mereka sebelum memperbudak mereka, dan memperbudak mereka sebelum membantai mereka,” tulis Davidson dalam tweet lanjutan.
Museum Peringatan Auschwitz menuduh Davidson "mengeksploitasi tragedi" semua orang yang menderita di era Nazi Jerman dan mengecam tweet itu sebagai, "Gejala menyedihkan dari kerusakan moral dan intelektual."
Banyak anggota parlemen Partai Demokrat juga menyatakan kemarahan atas perbandingan Davidson itu dan menuntut permintaan maaf.
Pembatasan pandemi dan mandat vaksin yang diperebutkan telah menyebabkan beberapa Partai Republik menggunakan Nazi Jerman dalam argumen mereka menentang kebijakan pemerintah di AS.
Kartu tersebut mendokumentasikan asal usul pemegangnya, dan merupakan bagian dari kebijakan segregasi Nazi yang terutama menargetkan orang Yahudi.
“Mari kita ingat bahwa Nazi merendahkan orang-orang Yahudi sebelum memisahkan mereka, memisahkan mereka sebelum memenjarakan mereka, memenjarakan mereka sebelum memperbudak mereka, dan memperbudak mereka sebelum membantai mereka,” tulis Davidson dalam tweet lanjutan.
Museum Peringatan Auschwitz menuduh Davidson "mengeksploitasi tragedi" semua orang yang menderita di era Nazi Jerman dan mengecam tweet itu sebagai, "Gejala menyedihkan dari kerusakan moral dan intelektual."
Banyak anggota parlemen Partai Demokrat juga menyatakan kemarahan atas perbandingan Davidson itu dan menuntut permintaan maaf.
Pembatasan pandemi dan mandat vaksin yang diperebutkan telah menyebabkan beberapa Partai Republik menggunakan Nazi Jerman dalam argumen mereka menentang kebijakan pemerintah di AS.
Lihat Juga :
