17 Tahun Jadi Presiden Palestina, Abbas Belum Mampu Wujudkan Rekonsiliasi Nasional
Selasa, 11 Januari 2022 - 02:04 WIB
loading...
17 tahun jadi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas belum mampu wujudkan rekonsiliasi nasional. FOTO/Anadolu Agency
A
A
A
TEPI BARAT - Presiden veteran Palestina Mahmoud Abbas memulai tahun ke-17 masa jabatannya di tengah kesulitan politik dan memudarnya prospek rekonsiliasi Palestina. Pada Januari 2005, Abbas terpilih sebagai presiden Otoritas Palestina dengan mayoritas 62,52% untuk menggantikan mendiang Yasser Arafat.
Abbas lahir pada tahun 1935 di Safad, sebuah kota sekitar 210 kilometer (130 mil) utara Yerusalem, 13 tahun sebelum dia dan keluarganya, bersama dengan ratusan ribu orang Palestina lainnya, diusir secara paksa dari rumah dan tanah mereka dalam sebuah tragedi Palestina. disebut sebagai "Nakba," atau Malapetaka.
Baca: Kelompok HAM: Israel Bunuh 313 Warga Palestina pada 2021
Sebagai akibat dari eksodus 1948, Abbas dan keluarganya pergi ke Suriah, di mana ia memulai kegiatan politiknya pada 1960-an, menghubungi gerakan Fatah yang baru lahir. Dia memegang beberapa posisi politik selama tahun 1970-an sampai dia menjadi pemimpin delegasi negosiasi rahasia pada tahun 1989 yang membentuk proses perdamaian dengan Israel dan mengoordinasikan negosiasi selama Konferensi Madrid 1991.
"Abbas adalah pemain penting dalam Proyek Oslo, yang memberikan pengakuan pendudukan dan memberinya tempat dan otoritas atas Palestina, dan dia melanjutkan kebijakan ini hingga hari ini. Ini mencerminkan aktivitas pemukim tinggi dan koordinasi keamanan," kata warga Palestina yang juga analis politik, Mustafa Sawaf.
Melalui karirnya sebagai presiden, Abbas telah bekerja untuk memadamkan perlawanan bersenjata terhadap Israel di Tepi Barat dan menyatakan kesediaannya untuk solusi dua negara dengan Israel meskipun ditentang oleh faksi-faksi lain, terutama mereka yang terlibat dalam perlawanan bersenjata, seperti Hamas.
Abbas lahir pada tahun 1935 di Safad, sebuah kota sekitar 210 kilometer (130 mil) utara Yerusalem, 13 tahun sebelum dia dan keluarganya, bersama dengan ratusan ribu orang Palestina lainnya, diusir secara paksa dari rumah dan tanah mereka dalam sebuah tragedi Palestina. disebut sebagai "Nakba," atau Malapetaka.
Baca: Kelompok HAM: Israel Bunuh 313 Warga Palestina pada 2021
Sebagai akibat dari eksodus 1948, Abbas dan keluarganya pergi ke Suriah, di mana ia memulai kegiatan politiknya pada 1960-an, menghubungi gerakan Fatah yang baru lahir. Dia memegang beberapa posisi politik selama tahun 1970-an sampai dia menjadi pemimpin delegasi negosiasi rahasia pada tahun 1989 yang membentuk proses perdamaian dengan Israel dan mengoordinasikan negosiasi selama Konferensi Madrid 1991.
"Abbas adalah pemain penting dalam Proyek Oslo, yang memberikan pengakuan pendudukan dan memberinya tempat dan otoritas atas Palestina, dan dia melanjutkan kebijakan ini hingga hari ini. Ini mencerminkan aktivitas pemukim tinggi dan koordinasi keamanan," kata warga Palestina yang juga analis politik, Mustafa Sawaf.
Melalui karirnya sebagai presiden, Abbas telah bekerja untuk memadamkan perlawanan bersenjata terhadap Israel di Tepi Barat dan menyatakan kesediaannya untuk solusi dua negara dengan Israel meskipun ditentang oleh faksi-faksi lain, terutama mereka yang terlibat dalam perlawanan bersenjata, seperti Hamas.
Lihat Juga :
