17 Tahun Jadi Presiden Palestina, Abbas Belum Mampu Wujudkan Rekonsiliasi Nasional

TEPI BARAT - Presiden veteran Palestina Mahmoud Abbas memulai tahun ke-17 masa jabatannya di tengah kesulitan politik dan memudarnya prospek rekonsiliasi Palestina. Pada Januari 2005, Abbas terpilih sebagai presiden Otoritas Palestina dengan mayoritas 62,52% untuk menggantikan mendiang Yasser Arafat.

Abbas lahir pada tahun 1935 di Safad, sebuah kota sekitar 210 kilometer (130 mil) utara Yerusalem, 13 tahun sebelum dia dan keluarganya, bersama dengan ratusan ribu orang Palestina lainnya, diusir secara paksa dari rumah dan tanah mereka dalam sebuah tragedi Palestina. disebut sebagai "Nakba," atau Malapetaka.



Sebagai akibat dari eksodus 1948, Abbas dan keluarganya pergi ke Suriah, di mana ia memulai kegiatan politiknya pada 1960-an, menghubungi gerakan Fatah yang baru lahir. Dia memegang beberapa posisi politik selama tahun 1970-an sampai dia menjadi pemimpin delegasi negosiasi rahasia pada tahun 1989 yang membentuk proses perdamaian dengan Israel dan mengoordinasikan negosiasi selama Konferensi Madrid 1991.

"Abbas adalah pemain penting dalam Proyek Oslo, yang memberikan pengakuan pendudukan dan memberinya tempat dan otoritas atas Palestina, dan dia melanjutkan kebijakan ini hingga hari ini. Ini mencerminkan aktivitas pemukim tinggi dan koordinasi keamanan," kata warga Palestina yang juga analis politik, Mustafa Sawaf.

Melalui karirnya sebagai presiden, Abbas telah bekerja untuk memadamkan perlawanan bersenjata terhadap Israel di Tepi Barat dan menyatakan kesediaannya untuk solusi dua negara dengan Israel meskipun ditentang oleh faksi-faksi lain, terutama mereka yang terlibat dalam perlawanan bersenjata, seperti Hamas.



Pada tahun 2003, Abbas menjadi perdana menteri selama empat bulan sebelum ia mengundurkan diri di tengah perselisihan dengan Presiden Arafat saat itu karena perbedaan gagasan tentang perdamaian dengan Israel, serta Intifada Palestina kedua.

Mustafa Barghouti, salah satu penentang Abbas dalam pemilihan presiden terakhir tahun 2005, menekankan selama kampanyenya bahwa Proses Oslo telah runtuh dan bahwa Palestina harus mengambil rute lain dengan Israel berdasarkan persatuan nasional, perlawanan rakyat dan berhenti percaya pada solusi politik melalui kesepakatan Oslo dengan Israel.

Barghouti percaya Oslo adalah jebakan politik dan itu melibatkan kesalahan besar, sementara tidak berisi pandangan yang jelas tentang resolusi akhir dan tidak mengakui negara Palestina. "Para politisi Palestina harus mengumumkan bahwa mereka melepaskan perjanjian itu dan menghentikan koordinasi keamanan dengan Israel," katanya.