Pakistan Seru Dunia Waspadai Ancaman Genosida pada Muslim di India
loading...
A
A
A
ISLAMABAD - Pada konferensi tiga hari di kota suci India, Haridwar, para aktivis Hindu sayap kanan bersumpah melenyapkan 200 juta Muslim jika perlu untuk mendirikan “negara Hindu saja”.
Kepolisian India belum mengambil tindakan terhadap orang-orang itu, termasuk beberapa anggota Partai Bharatiya Janata yang berkuasa. Aparat India malah terkesan mendukung kelompok garis keras itu.
Sputnik pada Senin (10/1/2022) melaporkan, Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan memperingatkan kekuatan global tentang "agenda ekstremis" pemerintahan India. Khan menyoroti pertemuan baru-baru ini para aktivis Hindu di kota Haridwar, India utara.
Acara tiga hari bernama "Dharam Sansad" yang dihadiri para biksu dan aktivis Hindu, mengeluarkan seruan terang-terangan untuk membersihkan India dari Muslim dan mengubah republik sekuler India menjadi negara Hindu.
Ancaman genosida pada Muslim di India itu menjadi pernyataan paling terang-terangan dan terbuka oleh kelompok garis keras Hindu.
“Di bawah ideologi ekstremis pemerintah BJP Modi, semua agama minoritas di India telah menjadi sasaran impunitas (kebebasan dari hukuman) oleh kelompok-kelompok Hindutva. Agenda ekstremis pemerintah Modi adalah ancaman nyata bagi perdamaian di wilayah kita,” papar dia.
Peringatan Khan muncul setelah pemerintahan PM India Narendra Modi gagal mengutuk pernyataan provokatif para aktivis Hindu yang ditujukan pada komunitas minoritas Muslim saat pertemuan tertutup yang diadakan antara 17 dan 19 Desember.
Polisi belum menangkap satu pun peserta acara itu, meskipun sejumlah rekaman video tersedia di media sosial.
Kepolisian Uttarakhand mendaftarkan satu kasus terhadap penyelenggara Konklaf Hindu, tetapi hanya setelah mantan diplomat, pengacara dan mahasiswa mengutuk hasutan paling terang-terangan dan mengkhawatirkan untuk melakukan kekerasan pada Muslim dalam beberapa tahun terakhir.
Penyelenggara telah mengumumkan "Hari Pembalasan" yang ditetapkan pada 16 Januari terhadap kasus yang diusut kepolisian.
Pada Senin (10/1/2022), Mahkamah Agung India setuju mendengarkan petisi yang meminta penyelidikan kriminal terhadap penyelenggara Dharam Sansad atas seruan genosida mereka terhadap Muslim. Tidak ada penangkapan yang dilakukan sejauh ini.
Selama konferensi, Swami Prabodhanand Giri, kepala organisasi Hindu sayap kanan di Uttarakhand, mengatakan India sekarang milik umat Hindu.
“Inilah sebabnya, seperti di Myanmar, polisi, politisi, tentara, dan setiap umat Hindu di sini harus mengambil senjata, dan kita harus melakukan pembersihan ini. Tidak ada solusi selain ini,” ujar Giri, merujuk pada Muslim.
Video dari konferensi itu juga menunjukkan peserta lain bersumpah mengubah India menjadi negara Hindu. Pernyataan yang menghasut itu muncul saat lima negara bagian di India mengadakan pemilu, termasuk Uttar Pradesh dan Uttarakhand.
Kepolisian India belum mengambil tindakan terhadap orang-orang itu, termasuk beberapa anggota Partai Bharatiya Janata yang berkuasa. Aparat India malah terkesan mendukung kelompok garis keras itu.
Sputnik pada Senin (10/1/2022) melaporkan, Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan memperingatkan kekuatan global tentang "agenda ekstremis" pemerintahan India. Khan menyoroti pertemuan baru-baru ini para aktivis Hindu di kota Haridwar, India utara.
Acara tiga hari bernama "Dharam Sansad" yang dihadiri para biksu dan aktivis Hindu, mengeluarkan seruan terang-terangan untuk membersihkan India dari Muslim dan mengubah republik sekuler India menjadi negara Hindu.
Ancaman genosida pada Muslim di India itu menjadi pernyataan paling terang-terangan dan terbuka oleh kelompok garis keras Hindu.
“Di bawah ideologi ekstremis pemerintah BJP Modi, semua agama minoritas di India telah menjadi sasaran impunitas (kebebasan dari hukuman) oleh kelompok-kelompok Hindutva. Agenda ekstremis pemerintah Modi adalah ancaman nyata bagi perdamaian di wilayah kita,” papar dia.
Peringatan Khan muncul setelah pemerintahan PM India Narendra Modi gagal mengutuk pernyataan provokatif para aktivis Hindu yang ditujukan pada komunitas minoritas Muslim saat pertemuan tertutup yang diadakan antara 17 dan 19 Desember.
Polisi belum menangkap satu pun peserta acara itu, meskipun sejumlah rekaman video tersedia di media sosial.
Kepolisian Uttarakhand mendaftarkan satu kasus terhadap penyelenggara Konklaf Hindu, tetapi hanya setelah mantan diplomat, pengacara dan mahasiswa mengutuk hasutan paling terang-terangan dan mengkhawatirkan untuk melakukan kekerasan pada Muslim dalam beberapa tahun terakhir.
Penyelenggara telah mengumumkan "Hari Pembalasan" yang ditetapkan pada 16 Januari terhadap kasus yang diusut kepolisian.
Pada Senin (10/1/2022), Mahkamah Agung India setuju mendengarkan petisi yang meminta penyelidikan kriminal terhadap penyelenggara Dharam Sansad atas seruan genosida mereka terhadap Muslim. Tidak ada penangkapan yang dilakukan sejauh ini.
Selama konferensi, Swami Prabodhanand Giri, kepala organisasi Hindu sayap kanan di Uttarakhand, mengatakan India sekarang milik umat Hindu.
“Inilah sebabnya, seperti di Myanmar, polisi, politisi, tentara, dan setiap umat Hindu di sini harus mengambil senjata, dan kita harus melakukan pembersihan ini. Tidak ada solusi selain ini,” ujar Giri, merujuk pada Muslim.
Video dari konferensi itu juga menunjukkan peserta lain bersumpah mengubah India menjadi negara Hindu. Pernyataan yang menghasut itu muncul saat lima negara bagian di India mengadakan pemilu, termasuk Uttar Pradesh dan Uttarakhand.
(sya)