Iran: Sanksi AS Tidak Dapat Membenarkan Pembekuan Aset oleh Korsel
Jum'at, 07 Januari 2022 - 02:00 WIB
loading...
Ilustrasi. FOTO/Reuters
A
A
A
TEHERAN - Iran menyatakan Korea Selatan "wajib" untuk melepaskan aset Iran yang dibekukan. Dan, sanksi Amerika Serikat (AS) tidak dapat membenarkan pembayaran utang.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri membuat pernyataan ini pada hari Kamis (6/1/2022) selama pertemuan dengan timpalannya dari Korsel, Choi Jong-kun di sela-sela pembicaraan kesepakatan nuklir yang sedang berlangsung di Wina, menurut media pemerintah yang mengutip Kementerian Luar Negeri di Teheran.
Baca: Langka, Kepala Intel Israel Dukung Perjanjian Nuklir Iran
Bagheri, yang memimpin delegasi 40 anggota Iran dalam pembicaraan di Wina, mengatakan kepada diplomat senior Korsel bahwa mereka berkewajiban untuk mengeluarkan uang yang diblokir "terlepas dari hasil" pembicaraan kesepakatan nuklir yang sedang berlangsung.
Bagheri, dalam pertemuannya dengan Jong-kun di kedutaan besar Iran di Wina, mengatakan "penolakan ilegal dan tidak dapat dibenarkan" Seoul untuk membayar utangnya kepada Iran akan menjadi "titik gelap dalam sejarah hubungan" antara kedua belah pihak.
Menurut sumber di Wina, Bagheri menggunakan "bahasa kasar" selama pembicaraan dengan mitranya dari Korea Selatan, dan menyerukan pengembalian aset Iran "tanpa penundaan lebih lanjut."
Baca: Prancis: Peluncuran Roket Luar Angkasa Iran Langgar Aturan PBB
Hubungan antara kedua negara telah merenggang dalam beberapa tahun terakhir, dengan Teheran menuduh Seoul membekukan lebih dari USD7 miliar cadangan devisa di bawah tekanan AS.
Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa delegasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri 1 Jong-kun melakukan perjalanan ke Wina untuk "menjelajahi cara untuk menyelesaikan masalah aset Iran yang dibekukan di Korea."
Kemudian, dalam sebuah tweet, Jong-kun menyatakan bahwa pemerintahnya akan "memberikan bantuan diplomatik sebagai penjaga dana yang dibekukan, pembela NPT, dan negara yang mencari denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea" selama pembicaraan di Wina.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagheri membuat pernyataan ini pada hari Kamis (6/1/2022) selama pertemuan dengan timpalannya dari Korsel, Choi Jong-kun di sela-sela pembicaraan kesepakatan nuklir yang sedang berlangsung di Wina, menurut media pemerintah yang mengutip Kementerian Luar Negeri di Teheran.
Baca: Langka, Kepala Intel Israel Dukung Perjanjian Nuklir Iran
Bagheri, yang memimpin delegasi 40 anggota Iran dalam pembicaraan di Wina, mengatakan kepada diplomat senior Korsel bahwa mereka berkewajiban untuk mengeluarkan uang yang diblokir "terlepas dari hasil" pembicaraan kesepakatan nuklir yang sedang berlangsung.
Bagheri, dalam pertemuannya dengan Jong-kun di kedutaan besar Iran di Wina, mengatakan "penolakan ilegal dan tidak dapat dibenarkan" Seoul untuk membayar utangnya kepada Iran akan menjadi "titik gelap dalam sejarah hubungan" antara kedua belah pihak.
Menurut sumber di Wina, Bagheri menggunakan "bahasa kasar" selama pembicaraan dengan mitranya dari Korea Selatan, dan menyerukan pengembalian aset Iran "tanpa penundaan lebih lanjut."
Baca: Prancis: Peluncuran Roket Luar Angkasa Iran Langgar Aturan PBB
Hubungan antara kedua negara telah merenggang dalam beberapa tahun terakhir, dengan Teheran menuduh Seoul membekukan lebih dari USD7 miliar cadangan devisa di bawah tekanan AS.
Kementerian Luar Negeri Korsel mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa delegasi yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri 1 Jong-kun melakukan perjalanan ke Wina untuk "menjelajahi cara untuk menyelesaikan masalah aset Iran yang dibekukan di Korea."
Kemudian, dalam sebuah tweet, Jong-kun menyatakan bahwa pemerintahnya akan "memberikan bantuan diplomatik sebagai penjaga dana yang dibekukan, pembela NPT, dan negara yang mencari denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea" selama pembicaraan di Wina.
(esn)
Lihat Juga :
