Langka, Kepala Intel Israel Dukung Perjanjian Nuklir Iran

TEL AVIV - Seorang petinggi keamanan Israel memiliki pemikiran yang berbeda dengan para pejabatlain terkait kemungkinan berlakunya kembali perjanjian nuklir Iran . Menurutnya hal itu lebih baik daripada perjanjian itu runtuh.

Kepala Direktorat Operasi Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Aharon Haliva, dilaporkan percaya kembali ke perjanjian nuklir Iran 2015 lebih baik untuk Tel Aviv daripada runtuhnya pembicaraan Wina terkait perjanjian itu.

Outlet berita Israel Walla mengutip sumber-sumber pemerintah yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Haliva menambahkan bahwa kebangkitan kembali kesepakatan akan memberi negara Yahudi itu lebih banyak waktu untuk mempersiapkan berbagai skenario peningkatan ketegangan dengan Iran .



Selain itu, Israel akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk bersiap menghadapi kemungkinan-kemungkinan seperti itu.

Menurut Walla, komentar kepala intelijen IDF itu sebagai respons terhadap pernyataan kepala Mossad David Barnea, yang terus menentang JCPOA dan menegaskan masih ada waktu untuk mempengaruhi Amerika Serikat (AS) mengenai ketentuan perjanjian nuklir Iran.

"Itu tidak sia-sia dan layak untuk menginvestasikan waktu dan upaya dalam dialog dengan Amerika tentang isi perjanjian," kata Barnea kepada wartawan seperti dilansir dari Sputnik, Rabu (5/1/2022).

Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menekankan bahwa Tel Aviv pada prinsipnya tidak memiliki masalah dengan JCPOA dan kesepakatan yang baik adalah hal yang baik.

"Yang terbaik kedua adalah tanpa kesepakatan tetapi memperketat sanksi dan memastikan Iran tidak dapat maju. Dan yang ketiga dan terburuk adalah kesepakatan yang buruk," katanya.



Pada akhir November, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menjelaskan bahwa negaranya akan mempertahankan kebebasan bertindak jika kesepakatan nuklir baru antara Teheran dan kekuatan dunia tercapai pada pembicaraan Wina.

Putaran terakhir pembicaraan tentang perjanjian nuklir Iran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dimulai di Ibu Kota Austria setelah jeda singkat pada hari Senin.

Dalam kesempatan itu Departemen Luar Negeri AS dilaporkan mengatakan bahwa Iran harus menambahkan urgensi nyata ke dalam negosiasi Wina atau berisiko kehilangan kesempatan untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu.

Bulan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan bahwa AS tidak membuat saran apa pun yang dapat mengarah pada kebangkitan kembali JCPOA atau penyusunan kesepakatan baru selama pembicaraan lima arah di Wina.



"Iran mengharapkan AS untuk menawarkan teks nyata, dalam hal kesepakatan dapat dicapai dalam waktu sesingkat mungkin," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran itu.

Pada 2015, Iran menandatangani JCPOA dengan kelompok negara P5+1 — AS, China, Prancis, Rusia, Inggris plus Jerman — dan UE. Perjanjian tersebut mewajibkan Teheran untuk mengurangi program nuklirnya dan secara signifikan mengurangi cadangan uraniumnya dengan imbalan keringanan sanksi, termasuk pencabutan embargo senjata lima tahun setelah kesepakatan diadopsi.

Pada Mei 2018, AS secara sepihak menarik diri dari kesepakatan dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, mendorong Teheran setahun kemudian mengumumkan bahwa mereka mulai mengurangi komitmen JCPOA-nya sendiri.

Pemerintahan Biden kemudian mengisyaratkan kesiapannya untuk kembali ke perjanjian, dengan Iran mengatakan bahwa Gedung Putih pertama-tama harus membatalkan semua sanksi terhadap Republik Islam itu.