DK PBB Kecam Kekejaman Junta Myanmar Bantai dan Bakar 35 Orang
loading...
Militer Myanmar dilaporkan membantai 35 orang dan membakar jasad mereka di dalam beberapa kendaraan di negara bagian Kayah, Jumat (24/12/2021). Foto/REUTERS
A
A
A
NEW YORK CITY - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam pembantaian 35 orang di Myanmar oleh pasukan junta pekan lalu. Puluhan orang itu dibantai dan dibakar di dalam beberapa mobil.
Dari 35 korban, dua di antaranya staf lembaga amal Save the Children.
Pembunuhan itu terjadi pada Malam Natal di negara bagian Kayah timur, di mana pemberontak pro-demokrasi berperang dengan pasukan junta.
Negara itu terus dilanda perang saudara setelah junta melakukan kudeta militer pada Februrai lalu. Militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi yang dipilih rakyat dalam pemilu secara demokratis.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu malam, DK PBB menekankan perlunya memastikan pertanggungjawaban atas tindakan pembantaian tersebut.
"Menyerukan untuk penghentian segera semua kekerasan dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memastikan keselamatan warga sipil," bunyi pernyataan para anggota DK PBB, seperti dikutip AFP, Kamis (30/12/2021).
Pernyataan DK PBB mengatakan setidaknya 35 orang, termasuk empat anak dan dua staf badan amal Save the Children, tewas dalam serangan tersebut.
"Dewan Keamanan [PBB] juga menekankan perlunya akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan bagi semua orang yang membutuhkan, dan untuk perlindungan penuh, keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan dan medis," lanjut pernyataan tersebut.
Para milisi anti-junta mengatakan mereka telah menemukan lebih dari 30 mayat terbakar, termasuk wanita dan anak-anak, di jalan raya di negara bagian Kayah tak lama setelah serangan tersebut.
Dua karyawan Save the Children telah hilang dan kelompok hak asasi manusia mengonfirmasi pada hari Selasa lalu bahwa mereka termasuk di antara korban yang tewas.
Sejak kudeta militer Februari lalu, lebih dari 1.300 orang tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan junta Myanmar.
Para milisi anti-junta yang menamakan diri Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) telah bermunculan di seluruh negeri untuk melawan junta. Mereka menarik militer ke dalam bentrokan berdarah dan pembalasan.
Setelah pembantaian 35 orang tersebut, Amerika Serikat kembali menyerukan embargo senjata terhadap junta.
Negara-negara Barat telah lama membatasi pasokan senjata untuk militer Myanmar—yang bahkan selama transisi demokrasi pra-kudeta menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan—atas kampanye berdarah mereka terhadap etnis minoritas Rohingya.
Majelis Umum PBB memilih pada bulan Juni untuk mencegah pengiriman senjata ke Myanmar, tetapi tindakan itu simbolis karena tidak diambil oleh Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat.
China dan Rusia, yang memegang hak veto di Dewan Keamanan PBB—serta India—adalah pemasok senjata utama ke Myanmar.
Dari 35 korban, dua di antaranya staf lembaga amal Save the Children.
Pembunuhan itu terjadi pada Malam Natal di negara bagian Kayah timur, di mana pemberontak pro-demokrasi berperang dengan pasukan junta.
Negara itu terus dilanda perang saudara setelah junta melakukan kudeta militer pada Februrai lalu. Militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan pimpinan Aung San Suu Kyi yang dipilih rakyat dalam pemilu secara demokratis.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis Rabu malam, DK PBB menekankan perlunya memastikan pertanggungjawaban atas tindakan pembantaian tersebut.
"Menyerukan untuk penghentian segera semua kekerasan dan menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memastikan keselamatan warga sipil," bunyi pernyataan para anggota DK PBB, seperti dikutip AFP, Kamis (30/12/2021).
Pernyataan DK PBB mengatakan setidaknya 35 orang, termasuk empat anak dan dua staf badan amal Save the Children, tewas dalam serangan tersebut.
"Dewan Keamanan [PBB] juga menekankan perlunya akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan bagi semua orang yang membutuhkan, dan untuk perlindungan penuh, keselamatan dan keamanan personel kemanusiaan dan medis," lanjut pernyataan tersebut.
Para milisi anti-junta mengatakan mereka telah menemukan lebih dari 30 mayat terbakar, termasuk wanita dan anak-anak, di jalan raya di negara bagian Kayah tak lama setelah serangan tersebut.
Dua karyawan Save the Children telah hilang dan kelompok hak asasi manusia mengonfirmasi pada hari Selasa lalu bahwa mereka termasuk di antara korban yang tewas.
Sejak kudeta militer Februari lalu, lebih dari 1.300 orang tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan junta Myanmar.
Para milisi anti-junta yang menamakan diri Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) telah bermunculan di seluruh negeri untuk melawan junta. Mereka menarik militer ke dalam bentrokan berdarah dan pembalasan.
Setelah pembantaian 35 orang tersebut, Amerika Serikat kembali menyerukan embargo senjata terhadap junta.
Negara-negara Barat telah lama membatasi pasokan senjata untuk militer Myanmar—yang bahkan selama transisi demokrasi pra-kudeta menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan—atas kampanye berdarah mereka terhadap etnis minoritas Rohingya.
Majelis Umum PBB memilih pada bulan Juni untuk mencegah pengiriman senjata ke Myanmar, tetapi tindakan itu simbolis karena tidak diambil oleh Dewan Keamanan PBB yang lebih kuat.
China dan Rusia, yang memegang hak veto di Dewan Keamanan PBB—serta India—adalah pemasok senjata utama ke Myanmar.
(min)
Explore More