Israel Beri Ultimatum pada Keluarga Sheikh Jarrah untuk Kosongkan Rumah
loading...
Tentara Israel berpatroli di Sheikh Jarrah, Yerusalem, 2 Juni 2021. Foto/anadolu
A
A
A
SHEIKH JARRAH - Otoritas Israel menyerahkan surat perintah pengusiran pada satu keluarga Palestina agar mereka mengosongkan rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur.
Kabar tersebut dilaporkan kantor berita Wafa pada Selasa (21/12/2021). Perintah pengosongan itu merupakan upaya Israel merebut sebidang tanah milik keluarga Palestina.
Warga Palestina Mahmoud Salhia diberikan perintah untuk kedua kalinya dalam empat bulan, dengan otoritas Israel mengatakan penyitaan tanahnya adalah untuk "kepentingan umum" untuk mendirikan sekolah di sana.
Pemerintah kota memberi keluarga itu waktu hingga 25 Januari untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Salhia mengatakan kepada situs berita bahwa ayahnya membeli sebidang tanah enam dunum pada tahun 1967. Dia menambahkan dua tahun lalu satu keputusan dikeluarkan Israel untuk merebut tanah itu.
Kedua rumah tersebut dihuni dua keluarga yang terdiri dari 12 anggota, termasuk sembilan orang anak.
"Kami datang ke sini setelah kami diusir oleh Israel pada 1948 dari kota Ein Karem," ujar Salhia.
Salhia menunjukkan bahwa kota itu menawarinya perpanjangan selama delapan bulan untuk meyakinkan dia agar menandatangani kertas yang menurutnya dia justru akan menjadi penyewa rumah. Dia menolak menandatangani kertas itu.
Dia mencatat bahwa pertempuran untuk mempertahankan rumahnya telah menghabiskan denda sekitar 600.000 shekel (USD190.000), biaya pengajuan kasus dan penunjukan pengacara.
"Saya terlantar sekali dan tidak akan mengungsi lagi, dan saya tidak akan menandatangani surat apapun yang diajukan oleh pendudukan. Saya tidak akan meninggalkan rumah saya, tempat saya tinggal sejak 1988," tegas dia.
Lebih dari 500 warga Palestina yang tinggal di 28 rumah di lingkungan itu menghadapi ancaman pengusiran paksa di tangan asosiasi pemukiman yang didukung pemerintah Israel dan sistem peradilannya, yang baru-baru ini mengeluarkan keputusan menggusur tujuh keluarga.
Kabar tersebut dilaporkan kantor berita Wafa pada Selasa (21/12/2021). Perintah pengosongan itu merupakan upaya Israel merebut sebidang tanah milik keluarga Palestina.
Warga Palestina Mahmoud Salhia diberikan perintah untuk kedua kalinya dalam empat bulan, dengan otoritas Israel mengatakan penyitaan tanahnya adalah untuk "kepentingan umum" untuk mendirikan sekolah di sana.
Pemerintah kota memberi keluarga itu waktu hingga 25 Januari untuk melaksanakan keputusan tersebut.
Salhia mengatakan kepada situs berita bahwa ayahnya membeli sebidang tanah enam dunum pada tahun 1967. Dia menambahkan dua tahun lalu satu keputusan dikeluarkan Israel untuk merebut tanah itu.
Kedua rumah tersebut dihuni dua keluarga yang terdiri dari 12 anggota, termasuk sembilan orang anak.
"Kami datang ke sini setelah kami diusir oleh Israel pada 1948 dari kota Ein Karem," ujar Salhia.
Salhia menunjukkan bahwa kota itu menawarinya perpanjangan selama delapan bulan untuk meyakinkan dia agar menandatangani kertas yang menurutnya dia justru akan menjadi penyewa rumah. Dia menolak menandatangani kertas itu.
Dia mencatat bahwa pertempuran untuk mempertahankan rumahnya telah menghabiskan denda sekitar 600.000 shekel (USD190.000), biaya pengajuan kasus dan penunjukan pengacara.
"Saya terlantar sekali dan tidak akan mengungsi lagi, dan saya tidak akan menandatangani surat apapun yang diajukan oleh pendudukan. Saya tidak akan meninggalkan rumah saya, tempat saya tinggal sejak 1988," tegas dia.
Lebih dari 500 warga Palestina yang tinggal di 28 rumah di lingkungan itu menghadapi ancaman pengusiran paksa di tangan asosiasi pemukiman yang didukung pemerintah Israel dan sistem peradilannya, yang baru-baru ini mengeluarkan keputusan menggusur tujuh keluarga.
(sya)
Lihat Juga :
