Eks Bos CIA Desak Biden Pulihkan Ketakutan Iran Akan Serangan AS

Minggu, 19 Desember 2021 - 02:55 WIB
loading...
A A A
Pemerintah garis keras baru Iran, Ebrahim Raisi, menuntut pencabutan semua sanksi sebelum kembali mematuhi kesepakatan yang diharapkan dapat dimasuki kembali oleh pemerintah Biden, yang dikenal sebagai JCPOA.

Utusan Khusus AS untuk Iran, yang memimpin delegasi di Wina, akan kembali ke Washington sebagai tanda bahwa pembicaraan tidak akan dilanjutkan dalam beberapa hari mendatang.

Sementara Biden dan timnya telah berulang kali mengatakan waktu untuk pembicaraan tidak berakhir, mereka terpaksa menunggu selama hampir satu tahun karena Iran terus meningkatkan program nuklirnya, yang diklaimnya untuk penggunaan non-militer.

Surat hari Jumat untuk Gedung Putih mengatakan tantangannya sekarang adalah bagaimana mengembalikan kredibilitas AS di mata para pemimpin Iran.

"Kata-kata—termasuk rumusan yang lebih runcing dan langsung daripada 'semua opsi ada di atas meja'—juga diperlukan tetapi tidak cukup," bunyi surat itu.

Washington mengatakan bahwa mereka bersiap untuk hidup tanpa kesepakatan dan mengatakan mereka sedang mempelajari opsi jika tidak ada kesepakatan yang tercapai.

Namun, kritikus percaya Iran sekarang hanya beberapa bulan lagi dari memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir.

“Dalam konteks itu, kami percaya penting bagi pemerintahan Biden untuk mengambil langkah-langkah yang membuat Iran percaya bahwa bertahan dalam perilakunya saat ini dan menolak resolusi diplomatik yang masuk akal akan membahayakan seluruh infrastruktur nuklirnya, yang dibangun dengan susah payah selama tiga dekade terakhir,” kata mantan pejabat AS itu.

Langkah-langkahnya dapat mencakup latihan militer oleh militer AS, bersama dengan sekutunya, termasuk melatih serangan udara-ke-darat terhadap target yang diperkeras dan "penindasan" terhadap baterai rudal Iran.

Kelompok mantan pejabat itu juga menyerukan untuk memberi sekutu AS “kemampuan pertahanan yang ditingkatkan” untuk melawan serangan balasan oleh Iran.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1619 seconds (0.1#10.140)