Bos Intelijen Korsel: Suplai Vaksin AS ke Korut Bisa Hidupkan Pembicaraan Nuklir

SEOUL - Kepala Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (Korsel), Park Jie-won mengatakan, kemungkinan proposal Washington untuk menyediakan vaksin COVID-19 ke Pyongyang dapat menjadi momentum untuk membawanya kembali ke negosiasi nuklir yang telah lama terhenti.

Menurut Jie-won, mengadakan pertemuan sendiri dengan Korea Utara (Korut), apalagi berdialog dengan mereka, sulit dilakukan di tengah kontrol perbatasan ketat Pyongyang untuk mencegah virus corona. Meski demikian, Korut tidak dapat terus menutup perbatasannya.



"Saya percaya bahwa jika AS dengan lebih berani mengusulkan penyediaan vaksinnya, momentum dapat diciptakan untuk membawa Korut kembali ke pembicaraan," kata Jie-won dalam sebuah forum di Seoul, seperti dikutip dari Yonhap, Senin (13/12/2021).

Korut telah memberlakukan penguncian perbatasan yang ketat sejak tahun lalu dan mengklaim bebas dari virus corona. Fasilitas COVAX, platform distribusi vaksin global, telah mengirim sekitar 6,7 juta dosis vaksin virus corona ke Korut, tetapi Pyongyang tetap tidak menanggapi bantuan vaksin yang diusulkan.

Korsel dan AS sedang mengoordinasikan bantuan kemanusiaan ke Korut, tetapi negara tertutup itu juga menghindari tawaran untuk melakukan pembicaraan. Kondisi ini menuntut Washington terlebih dahulu menarik kembali apa yang disebutnya "standar ganda" dan "kebijakan bermusuhan" terhadap rezimnya.



Jie-won mengatakan, Korut mungkin tidak puas karena tidak mendapatkan imbalan apa pun. Korut mempertahankan moratorium uji coba nuklir dan rudal jarak jauh yang diberlakukannya sendiri selama empat tahun terakhir.

"AS menyatakan minatnya dalam beberapa cara untuk mencabut sanksi yang terkait dengan mata pencaharian orang (Korea Utara) - seperti impor minyak sulingan, ekspor batu bara dan mineral dan impor kebutuhan sehari-hari - bisa menjadi petunjuk untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian di Semenanjung Korea," katanya.

Jie-won sekali lagi mendesak Pyongyang untuk menanggapi seruan dialog tentang isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk desakan Seoul untuk menyatakan secara resmi berakhirnya Perang Korea 1950-53, dan mengatakan "kebijakan bermusuhan" dan "standar ganda" dapat menjadi salah satu agenda.