Pejabat Militer Iran: Agresor Akan Membayar Harga Mahal

TEHERAN - Seorang pejabat militer Iran telah memperingatkan bahwa agresor akan membayar "harga yang mahal" dalam menanggapi berbagai laporan bahwa Israel sedang mencari bantuan Amerika Serikat (AS), atau setidaknya persetujuan dalam mempersiapkan serangan potensial di situs nuklir Iran.

Sejak pembicaraan dilanjutkan pekan lalu, yang bertujuan untuk menghembuskan kehidupan baru ke dalam pakta nuklir yang dicapai antara Iran dan kekuatan dunia pada tahun 2015, aliran laporan di media Israel dan AS berhipotesis tentang kemungkinan "pilihan lain" jika diplomasi gagal.



Menurut laporan terbaru Russian Today, Minggu (12/12/2021), Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz memberi tahu Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin tentang persiapan dan latihan untuk serangan militer potensial terhadap musuh bebuyutan negara itu selama kunjungannya ke AS.

“Latihan semacam itu, jika melanggar wilayah udara Iran, akan dianggap sebagai tindakan agresi yang tidak akan terjawab,” kata seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya kepada kantor berita semi-resmi Iran Nournews, yang diduga berafiliasi dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Retorika permusuhan muncul di tengah pembicaraan baru di Wina mengenai kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). Negosiasi belum berjalan jauh, dengan Teheran terus menuntut agar Washington mencabut sanksinya secara penuh.



“Kami pasti akan menyetujui tidak kurang dari perjanjian (JCPOA asli) dan ini pasti akan menjadi garis merah bagi Republik Islam Iran,” pemimpin negosiator negara itu, Ali Bagheri Kani, mengatakan kepada Press TV pada hari Sabtu.

Perjanjian JCPOA secara efektif runtuh setelah Presiden AS saat itu Donald Trump secara sepihak meninggalkannya pada tahun 2018, menuduh Teheran entah bagaimana melanggar "semangat" kesepakatan itu. Sejak itu, Washington telah memberlakukan kembali sanksi lama dan memperkenalkan tindakan baru terhadap Teheran. Sementara itu, Republik Islam secara bertahap menangguhkan kewajiban JCPOA, meningkatkan pengayaan uranium dan memperluas program nuklirnya.