China Murka AUKUS Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing
Kamis, 09 Desember 2021 - 19:23 WIB
loading...
A
A
A
Ketidaksepakatan berpusat pada berbagai masalah termasuk perdagangan, asal-usul virus Corona, dan klaim maritim China di Laut China Selatan.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan sebelumnya bahwa keputusannya untuk tidak mengirim pejabat ke Olimpiade dibuat karena perjuangannya membuka kembali saluran diplomatik dengan China untuk membahas hak asasi manusia di wilayah barat jauh Xinjiang dan langkah China untuk memblokir impor Australia.
China telah membantah melakukan kesalahan di Xinjiang, rumah bagi kelompok minoritas Muslim Uighur, dan mengatakan tuduhan pelanggaran hak asasi itu dibuat-buat.
Baca juga: Ikuti Langkah AS, Australia Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing
Pada hari Rabu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengesahkan undang-undang untuk melarang impor dari Xinjiang karena kekhawatiran tentang kerja paksa, salah satu dari tiga tindakan yang sangat didukung ketika Washington menolak perlakuan Beijing terhadap komunitas Uighur.
DPR AS mendukung "Uighur Forced Labor Prevention Act" dengan skor 428-1. Untuk menjadi undang-undang, rancangan itu juga harus melewati Senat dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan sebelumnya bahwa keputusannya untuk tidak mengirim pejabat ke Olimpiade dibuat karena perjuangannya membuka kembali saluran diplomatik dengan China untuk membahas hak asasi manusia di wilayah barat jauh Xinjiang dan langkah China untuk memblokir impor Australia.
China telah membantah melakukan kesalahan di Xinjiang, rumah bagi kelompok minoritas Muslim Uighur, dan mengatakan tuduhan pelanggaran hak asasi itu dibuat-buat.
Baca juga: Ikuti Langkah AS, Australia Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing
Pada hari Rabu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengesahkan undang-undang untuk melarang impor dari Xinjiang karena kekhawatiran tentang kerja paksa, salah satu dari tiga tindakan yang sangat didukung ketika Washington menolak perlakuan Beijing terhadap komunitas Uighur.
DPR AS mendukung "Uighur Forced Labor Prevention Act" dengan skor 428-1. Untuk menjadi undang-undang, rancangan itu juga harus melewati Senat dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.
Lihat Juga :
