Bangladesh Desak Dunia Akui Negara Palestina Merdeka
Sabtu, 04 Desember 2021 - 14:52 WIB
loading...
Bocah-bocah Palestina mengibarkan bendera nasional mereka saat berhadapan dengan pasukan Israel. Foto/REUTERS
A
A
A
NEW YORK CITY - Bangladesh mendesak masyarakat internasional berbuat lebih banyak untuk mencapai solusi yang adil dan langgeng untuk krisis Palestina dengan mengakui Negara Palestina merdeka. Negara mayoritas muslim itu juga menyerukan agar Palestina mendapat tempat yang layak di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Masyarakat internasional harus melakukan upaya tulus untuk mengatasi akar penyebab krisis Palestina, dan mengakhiri agresi Israel,” kata Duta Besar Bangladesh untuk PBB, Rabab Fatima, saat berpidato di Majelis Umum PBB, Jumat (3/12/2021).
Baca juga: Profil Xi Jinping, Anak Pembangkang Partai Komunis yang Jadi Penguasa China
Fatima mengulangi dukungan Bangladesh yang teguh dan teguh untuk tujuan adil rakyat Palestina untuk negara Palestina yang merdeka, layak, dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, di bawah solusi dua negara berdasarkan perbatasan pra-1967.
Dia menambahkan bahwa kepatuhan Israel dengan semua hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional, dan resolusi PBB yang relevan, termasuk resolusi 2334 (2016) harus dipastikan.
“Kelanjutan dari debat Palestina di sini adalah pengingat nyata dari kegagalan komunitas internasional untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut,” katanya, seperti dilansir Middle East Monitor.
Dia juga mengkritik situasi yang memburuk di wilayah Palestina yang diduduki Israel karena pembongkaran dan penyitaan rumah dan bangunan, serta pengusiran, pemindahan paksa dan pertumpahan darah warga Palestina di tangan pasukan pendudukan Israel.
Duta Besar itu mengatakan bahwa ini adalah contoh dari pengabaian secara terang-terangan terhadap resolusi PBB dan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional.
Bangladesh tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Perdagangan dengan negara Zionis itu dilarang sampai pendudukan militernya di Palestina berakhir.
Namun, awal tahun ini terungkap bahwa bisnis antara kedua negara telah dilakukan di bawah selubung kerahasiaan. Al Jazeera menemukan bahwa peralatan pengawasan buatan Israel digunakan oleh pemerintah Bangladesh untuk menargetkan oposisi politik.
“Masyarakat internasional harus melakukan upaya tulus untuk mengatasi akar penyebab krisis Palestina, dan mengakhiri agresi Israel,” kata Duta Besar Bangladesh untuk PBB, Rabab Fatima, saat berpidato di Majelis Umum PBB, Jumat (3/12/2021).
Baca juga: Profil Xi Jinping, Anak Pembangkang Partai Komunis yang Jadi Penguasa China
Fatima mengulangi dukungan Bangladesh yang teguh dan teguh untuk tujuan adil rakyat Palestina untuk negara Palestina yang merdeka, layak, dan berdaulat, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, di bawah solusi dua negara berdasarkan perbatasan pra-1967.
Dia menambahkan bahwa kepatuhan Israel dengan semua hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional, dan resolusi PBB yang relevan, termasuk resolusi 2334 (2016) harus dipastikan.
“Kelanjutan dari debat Palestina di sini adalah pengingat nyata dari kegagalan komunitas internasional untuk melindungi hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut,” katanya, seperti dilansir Middle East Monitor.
Dia juga mengkritik situasi yang memburuk di wilayah Palestina yang diduduki Israel karena pembongkaran dan penyitaan rumah dan bangunan, serta pengusiran, pemindahan paksa dan pertumpahan darah warga Palestina di tangan pasukan pendudukan Israel.
Duta Besar itu mengatakan bahwa ini adalah contoh dari pengabaian secara terang-terangan terhadap resolusi PBB dan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional.
Bangladesh tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Perdagangan dengan negara Zionis itu dilarang sampai pendudukan militernya di Palestina berakhir.
Namun, awal tahun ini terungkap bahwa bisnis antara kedua negara telah dilakukan di bawah selubung kerahasiaan. Al Jazeera menemukan bahwa peralatan pengawasan buatan Israel digunakan oleh pemerintah Bangladesh untuk menargetkan oposisi politik.
(min)
Lihat Juga :
