Puluhan Politisi Kanada Desak Trudeau Tolak Aneksasi Tepi Barat oleh Israel
Minggu, 07 Juni 2020 - 18:24 WIB
loading...
Hampir 60 politisi Kanada, termasuk empat mantan menteri kabinet federal menandatangani surat, mendesak pemerintah Perdana Menteri Justin Trudeau untuk menentang rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel. Foto/Ist
A
A
A
OTTAWA - Hampir 60 politisi Kanada , termasuk empat mantan menteri kabinet federal menandatangani surat, mendesak pemerintah Perdana Menteri Justin Trudeau untuk menentang rencana aneksasi Tepi Barat, Palestina oleh Israel. Tel Aviv berencana memulai pencaplokan wilayah Tepi Barat pada awal Juli mendatang.
Jika lobi berhasil, Kanada akan bergabung dengan Inggris dan Uni Eropa (UE) yang menentang aneksasi. Di mana, Inggris dan UE melihat aneksasi itu ilegal menurut hukum internasional. ( Baca juga: Warga Israel Tolak Rencana Aneksasi Tepi Barat Netanyahu )
"Kami menulis kepada Anda sebagai pensiunan diplomat Kanada, bangga dengan komitmen historis Kanada terhadap lembaga multilateral dan reputasinya untuk mendukung supremasi hukum," kata surat itu, yang ditujukan kepada Trudeau, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (7/6/2020).
"Seperti yang Anda ketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan secara terbuka niatnya untuk 'mencaplok' dalam beberapa minggu mendatang sejumlah besar tanah yang Kanada dan komunitas internasional akui sebagai Wilayah Palestina yang diduduki. Penaklukan dan aneksasi teritorial terkenal karena berkontribusi pada hasil yang ditakdirkan: perang, ketidakstabilan politik, kehancuran ekonomi, diskriminasi sistemik dan penderitaan manusia," sambungnya.
Ini bukan pertama kalinya Trudeau telah membangkitkan kemarahan politisi Kanada untuk apa yang mereka lihat sebagai diam terhadap recana aneksasi. ( Baca juga: Israel Hancurkan 200 Gedung Warga Palestina di Yerusalem Timur)
Pada akhir Mei, Anggota Parlemen Partai Demokrat Baru, Jack Harris mengatakan sangat penting bagi Kanada untuk bergabung dengan negara-negara seperti Prancis dan Irlandia yang telah membuat deklarasi yang kuat menentang aneksasi.
"Sekarang setelah pemerintah Israel yang akan datang telah berkomitmen untuk rencana untuk mencaplok tanah di wilayah pendudukan, Kanada harus berbicara dan mengutuk tindakan seperti itu. Ini akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan Konvensi Jenewa di mana Kanada menjadi salah satu pihak," ujarnya.
Jika lobi berhasil, Kanada akan bergabung dengan Inggris dan Uni Eropa (UE) yang menentang aneksasi. Di mana, Inggris dan UE melihat aneksasi itu ilegal menurut hukum internasional. ( Baca juga: Warga Israel Tolak Rencana Aneksasi Tepi Barat Netanyahu )
"Kami menulis kepada Anda sebagai pensiunan diplomat Kanada, bangga dengan komitmen historis Kanada terhadap lembaga multilateral dan reputasinya untuk mendukung supremasi hukum," kata surat itu, yang ditujukan kepada Trudeau, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (7/6/2020).
"Seperti yang Anda ketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan secara terbuka niatnya untuk 'mencaplok' dalam beberapa minggu mendatang sejumlah besar tanah yang Kanada dan komunitas internasional akui sebagai Wilayah Palestina yang diduduki. Penaklukan dan aneksasi teritorial terkenal karena berkontribusi pada hasil yang ditakdirkan: perang, ketidakstabilan politik, kehancuran ekonomi, diskriminasi sistemik dan penderitaan manusia," sambungnya.
Ini bukan pertama kalinya Trudeau telah membangkitkan kemarahan politisi Kanada untuk apa yang mereka lihat sebagai diam terhadap recana aneksasi. ( Baca juga: Israel Hancurkan 200 Gedung Warga Palestina di Yerusalem Timur)
Pada akhir Mei, Anggota Parlemen Partai Demokrat Baru, Jack Harris mengatakan sangat penting bagi Kanada untuk bergabung dengan negara-negara seperti Prancis dan Irlandia yang telah membuat deklarasi yang kuat menentang aneksasi.
"Sekarang setelah pemerintah Israel yang akan datang telah berkomitmen untuk rencana untuk mencaplok tanah di wilayah pendudukan, Kanada harus berbicara dan mengutuk tindakan seperti itu. Ini akan menjadi pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan Konvensi Jenewa di mana Kanada menjadi salah satu pihak," ujarnya.
(esn)
Lihat Juga :
