Warga Israel Tolak Rencana Aneksasi Tepi Barat Netanyahu

TEL AVIV - Ribuan warga Israel turun ke jalan pada Sabtu waktu setempat. Mereka menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menganeksasi Tapi Barat yang diduduki.

Menggunakan masker dan menjaga jarak satu sama lain, sejalan dengan pembatasan virus Corona, para demonstran berkumpul di bawah spanduk "Tidak untuk aneksasi, tidak untuk pekerjaan, ya untuk perdamaian dan demokrasi". Beberapa demonstran bahkan terlihat mengibarkan bendera Palestina .

Protes itu diorganisir oleh kelompok-kelompok sayap kiri dan tampaknya bukan dari gerakan massa rakyat. Pasalnya, menurut jajak pendapat baru-baru ini, sekitar setengah dari warga Israel mendukung aneksasi.

Panyelenggara aksi pun memutarkan video pidato Senator Partai Demokrat Bernie Sanders.

"Tidak pernah lebih penting untuk membela keadilan, dan untuk memperjuangkan masa depan yang kita semua pantas dapatkan," kata Sanders.

"Terserah kita semua untuk berdiri di hadapan para pemimpin otoriter dan membangun masa depan yang damai bagi setiap warga Palestina dan setiap warga Israel," sambungnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7/6/2020).

Palestina menginginkan negara merdeka di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah tahun 1967.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal untuk mulai memajukan rencananya mencaplok permukiman Israel dan Lembah Jordan di Tepi Barat, dengan harapan mendapat lampu hijau dari Washington.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah meluncurkan rencana perdamaian yang mencakup Israel menjaga permukimannya dan Palestina mendirikan negara di bawah kondisi yang ketat.

Palestina telah menolak proposal tersebut dan menyuarakan kemarahan terhadap aneksasi yang diusulkan Israel.

Peringatan kemungkinan terjadinya kekerasan dan dampak diplomatik, beberapa negara Eropa dan Arab, bersama-sama dengan PBB, telah mendesak Israel untuk tidak mencaplok Tepi Barat, yang oleh banyak negara dianggap ilegal.