Arab Saudi Buka Kembali Kantor Konsuler di Kabul
loading...
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi telah membuka kembali kantor konsuler di kedutaan besarnya di ibu kota Afghanistan , Kabul. Demikian pengumuman yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.
“Mengingat keinginan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan semua layanan konsuler kepada saudara-saudara rakyat Afghanistan, pada 30 November 2021 dibuka seksi konsuler di Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Kabul,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan di Twitter yang dilansir dari Sputnik, Rabu (1/12/2021).
Sebelumnya pada hari Senin, Arab Saudi menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Afghanistan untuk memfasilitasi koordinasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi krisis kemanusiaan di negara itu.
Taliban memasuki Kabul pada 15 Agustus, yang menyebabkan runtuhnya pemerintah yang didukung Amerika Serikat (AS). Pada tanggal 7 September, Taliban mengumumkan komposisi pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Mohammad Hasan Akhund, yang masih berada di bawah sanksi PBB sejak 2001.
Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, Afghanistan telah dicengkeram oleh krisis politik, ekonomi dan kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa situasinya akan memburuk di bulan-bulan musim dingin mendatang.
“Mengingat keinginan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memberikan semua layanan konsuler kepada saudara-saudara rakyat Afghanistan, pada 30 November 2021 dibuka seksi konsuler di Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Kabul,” kata Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dalam sebuah pernyataan di Twitter yang dilansir dari Sputnik, Rabu (1/12/2021).
Sebelumnya pada hari Senin, Arab Saudi menyerukan pertemuan darurat Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Afghanistan untuk memfasilitasi koordinasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi krisis kemanusiaan di negara itu.
Taliban memasuki Kabul pada 15 Agustus, yang menyebabkan runtuhnya pemerintah yang didukung Amerika Serikat (AS). Pada tanggal 7 September, Taliban mengumumkan komposisi pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Mohammad Hasan Akhund, yang masih berada di bawah sanksi PBB sejak 2001.
Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, Afghanistan telah dicengkeram oleh krisis politik, ekonomi dan kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa situasinya akan memburuk di bulan-bulan musim dingin mendatang.
(ian)