Khawatir Ancaman China dan Korut, Jepang Beri Tambahan Anggaran untuk Militer

TOKYO - Jepang berencana untuk menambah USD6,75 miliar untuk pengeluaran militer tahunannya yang sudah mencatat rekor untuk meningkatkan pertahanan udara dan laut karena khawatir dengan ancaman yang ditimbulkan oleh China dan Korea Utara (Korut).

Pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida menyetujui pengeluaran sebagai bagian dari anggaran tambahan. Sementara penambahan pengeluaran pertahanan seperti itu biasa terjadi, USD6,75 miliar yang akan diminta untuk disetujui oleh anggota parlemen adalah jumlah terbesar yang pernah ada, menurut Kementerian Pertahanan Jepang.

“Ketika lingkungan keamanan di sekitar Jepang memburuk dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tugas mendesak kami adalah mempercepat pelaksanaan berbagai proyek,” kata Kementerian Pertahanan Jepang dalam proposal pengeluarannya seperti dikutip dari CNN, Minggu (28/11/2021).



Suntikan tunai akan memungkinkan Jepang, tiga bulan lebih awal dari yang direncanakan, meningkatkan peluncur rudal permukaan-ke-udara di pulau-pulau di tepi Laut China Timur dan baterai rudal Patriot PAC-3 di tempat lain yang merupakan garis pertahanan terakhir melawan setiap ancaman hulu ledak Korut yang masuk.

Tekanan China yang meningkat pada Taiwan menyebabkan kegelisahan di Jepang karena kendali Beijing atas pulau itu akan membawa pasukan China dalam jarak sekitar 100 kilometer dari wilayahnya dan akan mengancam rute perdagangan maritim utama yang memasok minyak dan barang-barang lainnya ke Jepang. Itu juga akan memberi China pangkalan untuk akses tak terbatas ke Pasifik barat.

"Pengeluaran ekstra juga akan membuat Jepang lebih cepat memperoleh rudal anti-kapal selam, pesawat patroli maritim dan jet kargo militer," kata Kementerian Pertahanan Jepang.



Pengeluaran militer tambahan datang setelah partai yang berkuasa Kishida pada Oktober lalu memasukkan tujuan hampir dua kali lipat pengeluaran pertahanan menjadi 2% dari produk domestik bruto (PDB) dalam janji pemilu.

Selama beberapa dekade, negara pasifis itu telah berpegang pada kebijakan menjaga pengeluaran pertahanan dalam 1% dari PDB, meredakan kekhawatiran baik di dalam maupun luar negeri tentang kebangkitan militerisme yang membawa Jepang ke dalam Perang Dunia II.

Rencana pengeluaran tambahan yang disetujui oleh pemerintah Kishida juga mencakup pembayaran di muka kepada kontraktor pertahanan untuk peralatan guna membantu mereka menangani gangguan pandemi virus Corona yang telah merugikan keuangan mereka.

Pengeluaran tambahan yang diusulkan dikombinasikan dengan pengeluaran pertahanan yang disetujui untuk tahun ini hingga 31 Maret mencapai sekitar 1,3% dari PDB Jepang.