Rusuh Anti-China di Solomon, Dugaan Suap Beijing Picu Seteru Antarpulau
Sabtu, 27 November 2021 - 15:57 WIB
loading...
A
A
A
Dr Transform Aqorau, seorang ahli dalam hubungan pulau-pulau Pasifik, mengatakan Kepulauan Solomon sekarang "melayang ke kehancuran diri sendiri".
Dalam sebuah artikel untuk Blog Devpolicy, dia mengatakan bahwa penebang dan perusahaan pertambangan Malaysia, Filipina, dan China mengendalikan sumber daya dan proses politik.
“Orang-orang mungkin memilih anggota parlemen kami, tetapi perusahaan penebangan kayu, perusahaan pertambangan dan perusahaan milik Asia lainnya yang menanggung pembentukan pemerintah, memengaruhi pemilihan Perdana Menteri, dan menjaga menteri dan pendukung pemerintah di bawah kendali setelah pemilu,” tulisnya.
“Sebagai imbalannya, jika mereka menginginkan sesuatu, atau membutuhkan bantuan khusus, mereka langsung mendatangi para menteri dan bahkan Perdana Menteri.”
Dia mengatakan ini berarti bahwa rasa keterasingan, ketidakberdayaan dan pengabaian telah terbangun selama beberapa waktu.
“Ini adalah salah satu negara yang paling bergantung pada bantuan di dunia,” tulisnya. “Dukungan donor yang signifikan diberikan untuk sektor kesehatan dan pendidikannya. Namun, para menteri dan pejabat senior pemerintah memperlakukan rakyatnya dengan buruk, dan membiarkan mereka dieksploitasi oleh para penebang dan penambang.”
Mihai Sora, seorang ahli Pasifik di Lowy Institute Australia, mengatakan gejolak di China dan dampak pandemi menambah bahan bakar lebih lanjut pada ketegangan.
"Tindakan kekuatan besar ini—sementara mereka menjilat aktor politik individu—memiliki efek destabilisasi pada negara yang sudah rapuh dan rentan," katanya kepada AFP.
“Maka tentu konteks kontemporer adalah salah satu kesulitan ekonomi yang berkepanjangan karena pembatasan COVID, keadaan darurat COVID."
“Dampak kesehatan dan ekonomi dari COVID hanya menambah tekanan yang dihadapi negara berkembang mana pun sebelum pandemi melanda," ujarnya.
Dalam sebuah artikel untuk Blog Devpolicy, dia mengatakan bahwa penebang dan perusahaan pertambangan Malaysia, Filipina, dan China mengendalikan sumber daya dan proses politik.
“Orang-orang mungkin memilih anggota parlemen kami, tetapi perusahaan penebangan kayu, perusahaan pertambangan dan perusahaan milik Asia lainnya yang menanggung pembentukan pemerintah, memengaruhi pemilihan Perdana Menteri, dan menjaga menteri dan pendukung pemerintah di bawah kendali setelah pemilu,” tulisnya.
“Sebagai imbalannya, jika mereka menginginkan sesuatu, atau membutuhkan bantuan khusus, mereka langsung mendatangi para menteri dan bahkan Perdana Menteri.”
Dia mengatakan ini berarti bahwa rasa keterasingan, ketidakberdayaan dan pengabaian telah terbangun selama beberapa waktu.
“Ini adalah salah satu negara yang paling bergantung pada bantuan di dunia,” tulisnya. “Dukungan donor yang signifikan diberikan untuk sektor kesehatan dan pendidikannya. Namun, para menteri dan pejabat senior pemerintah memperlakukan rakyatnya dengan buruk, dan membiarkan mereka dieksploitasi oleh para penebang dan penambang.”
Mihai Sora, seorang ahli Pasifik di Lowy Institute Australia, mengatakan gejolak di China dan dampak pandemi menambah bahan bakar lebih lanjut pada ketegangan.
"Tindakan kekuatan besar ini—sementara mereka menjilat aktor politik individu—memiliki efek destabilisasi pada negara yang sudah rapuh dan rentan," katanya kepada AFP.
“Maka tentu konteks kontemporer adalah salah satu kesulitan ekonomi yang berkepanjangan karena pembatasan COVID, keadaan darurat COVID."
“Dampak kesehatan dan ekonomi dari COVID hanya menambah tekanan yang dihadapi negara berkembang mana pun sebelum pandemi melanda," ujarnya.
(min)
Lihat Juga :
