Rusuh Anti-China di Solomon, Dugaan Suap Beijing Picu Seteru Antarpulau
Sabtu, 27 November 2021 - 15:57 WIB
loading...
A
A
A
Ketegangan telah membara di antara kedua pulau itu sejak pemerintah nasional tiba-tiba mengalihkan kesetiaan diplomatik dari Taiwan ke China pada 2019.
Perdana Menteri Provinsi Malaita, Suidani, mengecam langkah tersebut dengan mengatakan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare telah ditawari suap untuk mendukung peralihan tersebut. Tuduhan itu, tentu saja, dibantah oleh Sogavare.
Retorika Suidani menjadi semakin anti-China sejak itu, dengan mengatakan Malaita tidak akan pernah terlibat dengan Beijing dan menghentikan izin bisnis yang dimiliki oleh etnis China.
Dia juga telah mempertahankan kontak dengan pihak berwenang Taiwan. Akibatnya provinsi terus menerima bantuan besar dari Taipei dan Washington.
Suidani menuduh Sogavare berada di kantong Beijing, menuduh dia telah meningkatkan kepentingan orang asing di atas orang-orang Kepulauan Solomon.
“Masyarakat tidak buta akan hal ini dan tidak mau ditipu lagi,” katanya, seperti dikutip news.com.au, Sabtu (27/11/2021).
Ketegangan meningkat lagi pada Mei ketika Suidani mencari perawatan medis di Taiwan, sebuah perjalanan yang menurut pemerintah "tidak sah".
Para ahli juga mengatakan ledakan ketegangan minggu ini bukan hanya tentang hubungan dengan China dan telah terjadi selama beberapa waktu.
Mereka mengatakan kerusuhan telah dipicu oleh frustrasi ekonomi yang dipicu pandemi dan persaingan jangka panjang antara penduduk Malaita dan Guadalcanal, yang mendahului keputusan Beijing yang terkenal pada 2019.
Negara kepulauan berpenduduk sekitar 700.000 orang itu selama beberapa dekade dilanda ketegangan etnis dan politik.
Pada akhir 1990-an, militan Guadalkanal melancarkan serangan terhadap para pemukim, terutama yang menargetkan mereka yang berasal dari Malaita, dan selama lima tahun kerusuhan melanda negara itu.
Jadi, apa yang disebut "Ketegangan" hanya mereda dengan penyebaran misi penjaga perdamaian yang dipimpin Australia—bernama Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon.
Perdana Menteri Provinsi Malaita, Suidani, mengecam langkah tersebut dengan mengatakan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare telah ditawari suap untuk mendukung peralihan tersebut. Tuduhan itu, tentu saja, dibantah oleh Sogavare.
Retorika Suidani menjadi semakin anti-China sejak itu, dengan mengatakan Malaita tidak akan pernah terlibat dengan Beijing dan menghentikan izin bisnis yang dimiliki oleh etnis China.
Dia juga telah mempertahankan kontak dengan pihak berwenang Taiwan. Akibatnya provinsi terus menerima bantuan besar dari Taipei dan Washington.
Suidani menuduh Sogavare berada di kantong Beijing, menuduh dia telah meningkatkan kepentingan orang asing di atas orang-orang Kepulauan Solomon.
“Masyarakat tidak buta akan hal ini dan tidak mau ditipu lagi,” katanya, seperti dikutip news.com.au, Sabtu (27/11/2021).
Ketegangan meningkat lagi pada Mei ketika Suidani mencari perawatan medis di Taiwan, sebuah perjalanan yang menurut pemerintah "tidak sah".
Para ahli juga mengatakan ledakan ketegangan minggu ini bukan hanya tentang hubungan dengan China dan telah terjadi selama beberapa waktu.
Mereka mengatakan kerusuhan telah dipicu oleh frustrasi ekonomi yang dipicu pandemi dan persaingan jangka panjang antara penduduk Malaita dan Guadalcanal, yang mendahului keputusan Beijing yang terkenal pada 2019.
Negara kepulauan berpenduduk sekitar 700.000 orang itu selama beberapa dekade dilanda ketegangan etnis dan politik.
Pada akhir 1990-an, militan Guadalkanal melancarkan serangan terhadap para pemukim, terutama yang menargetkan mereka yang berasal dari Malaita, dan selama lima tahun kerusuhan melanda negara itu.
Jadi, apa yang disebut "Ketegangan" hanya mereda dengan penyebaran misi penjaga perdamaian yang dipimpin Australia—bernama Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon.
Lihat Juga :
