Biden: AS Sedang Pertimbangkan Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing 2022

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing. Ini adalah sebuah langkah yang akan ditujukan untuk memprotes catatan hak asasi manusia China, termasuk apa yang dikatakan Washington sebagai genosida terhadap minoritas Muslim.

"Sesuatu yang kami pertimbangkan," kata Presiden AS, Joe Biden ketika ditanya apakah boikot diplomatik sedang dipertimbangkan saat dia duduk untuk pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Kamis (18/11/2021).



Sementara itu, Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan, bahwa pertimbangan AS atas boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin didorong oleh kekhawatiran tentang praktik hak asasi manusia di provinsi Xinjiang.

"Ada area yang kami khawatirkan: pelanggaran hak asasi manusia. Kami memiliki keprihatinan serius,” kata Psaki. "Tentu saja ada berbagai faktor saat kami melihat seperti apa kehadiran kami nanti. Saya ingin memberikan ruang kepada presiden untuk membuat keputusan," lanjutnya.

Sumber yang mengetahui pemikiran pemerintah mengatakan kepada Reuters bahwa ada konsensus yang berkembang di Gedung Putih bahwa mereka harus menjauhkan pejabat AS dari Olimpiade.



Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington sedang berbicara dengan negara-negara di seluruh dunia tentang "bagaimana mereka berpikir tentang partisipasi," tetapi meninggalkan tenggat waktu untuk keputusan yang tidak jelas.

Boikot diplomatik akan berarti bahwa pejabat AS tidak akan menghadiri pembukaan Olimpiade Musim Dingin Beijing pada bulan Februari tahun depan. Keputusan AS untuk tidak mengirim diplomat akan menjadi teguran bagi Presiden China Xi Jinping, hanya beberapa hari setelah Xi dan Biden berupaya meredakan ketegangan dalam pertemuan puncak virtual, pembicaraan ekstensif pertama mereka sejak Biden menjabat pada Januari.

Aktivis dan anggota Kongres dari kedua partai telah menekan pemerintahan Biden untuk memboikot secara diplomatis acara tersebut, mengingat pemerintah AS menuduh China melakukan genosida terhadap kelompok etnis Muslim di wilayah Xinjiang barat, sesuatu yang dibantah Beijing.