Tolak Keputusan Pengadilan Tinggi, Demonstran Thailand Tetap Serukan Reformasi Kerajaan

BANGKOK - Ratusan pengunjuk rasa Thailand berunjuk rasa di Bangkok pada Minggu (14/11/2021). Mereka menentang keputusan Pengadilan Tinggi yang memutuskan bahwa seruan reformasi kerajaan sama dengan upaya untuk menggulingkan monarki ultra-kuat Thailand.

Mahkamah Konstitusi - yang telah lama dikatakan dipolitisasi - mengumumkan bahwa tiga pemimpin protes terkemuka telah membuat pidato yang "bertujuan untuk menggulingkan monarki konstitusional".



"Kami tidak menggulingkan negara ini. Reformasi adalah untuk membuatnya lebih baik," teriak pemimpin protes Thatchapong Kaedam, seperti dikutip dari AFP.

Para demonstran juga melambaikan plakat yang mengatakan "reformasi tidak sama dengan penggulingan". "Mahkamah Konstitusi sedang merebut kekuasaan dari rakyat," lanjut Kaedam.

Sementara keputusan pengadilan tidak menghasilkan hukuman pidana bagi para pemimpin protes, pengamat mengatakan keputusan itu dapat mengecilkan ruang yang sudah sempit bagi para aktivis yang berkampanye untuk reformasi monarki.



Menentang larangan pertemuan, ratusan pengunjuk rasa berkumpul di distrik perbelanjaan utama Bangkok untuk menentang keputusan tersebut, memegang tanda-tanda yang mengatakan mereka tidak menginginkan monarki absolut.

Para pengunjuk rasa melemparkan patung hakim Mahkamah Konstitusi dari sebuah jembatan dan kemudian membakarnya. Sementara sekelompok kecil biksu berjubah kunyit melontarkan penghormatan tiga jari untuk demokrasi.

Menjelang matahari terbenam, mereka mulai berbaris menuju kedutaan Jerman mengacu pada kunjungan raja yang sering di negara Eropa. Polisi sempat bentrok dengan beberapa demonstran. Mereka menembakkan peluru karet yang mengenai setidaknya satu pengunjuk rasa.



Pusat Darurat Erawan kota mengatakan setidaknya dua orang terluka, meskipun tidak ada rincian yang diberikan tentang kondisi mereka. Sebelumnya pada hari itu, polisi telah memperingatkan para pengunjuk rasa agar tidak berkumpul.

"Kami ingin publik fokus pada bagaimana menggunakan hak dan kebebasan mereka, tetapi tidak melanggar hukum yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi," kata juru bicara kepolisian Bangkok, Jirasant Kaewsangake.

Thailand telah menjadi monarki konstitusional sejak akhir pemerintahan kerajaan absolut pada tahun 1932, tetapi demokrasi telah diselingi oleh kudeta militer reguler, yang terbaru pada tahun 2014. Gerakan protes saat ini dimulai pada pertengahan 2020, dengan demonstrasi yang dipimpin mahasiswa menyerukan Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha untuk mundur dan reformasi monarki.