Perdana Menteri Swedia Mengundurkan Diri untuk Kedua Kalinya

STOCKHOLM - Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya untuk kedua kalinya. Ini dilakukan beberapa bulan setelah mosi tidak percaya dan pertikaian politik menghentikan agendanya menjelang pemilihan umum tahun 2022 mendatang di negara itu.

Lofven pada hari Rabu (10/11/2021) menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada ketua parlemen, Andreas Norlen, menandai berakhirnya tujuh tahun masa jabatannya sebagai perdana menteri.

Kembali pada bulan Agustus, Lofven telah mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ia mengklaim ingin memberikan penggantinya "kondisi terbaik" menjelang pemilihan umum 2022.



"Keputusan telah matang dari waktu ke waktu. Saya telah menjadi ketua partai selama sepuluh tahun, perdana menteri selama tujuh tahun. Tahun-tahun ini luar biasa. Tetapi semuanya harus berakhir," kata Lofven seperti dikutip dari Russia Today.

Sepanjang tahun lalu, Swedia telah dirundung pertikaian politik yang membuat Lofven mundur sebagai perdana menteri setelah mendapatkan mosi tidak percaya. Dia kemudian diangkat kembali sebagai pemimpin negara itu setelah partai-partai oposisi tidak dapat membentuk pemerintahan.

Perselisihan yang menyebabkan kejatuhan Lofven berpusat di sekitar perdebatan tentang kebijakan pasar perumahan, yang merugikan Partai Sosial Demokrat mitra koalisi mereka, Partai Kiri, merampas mayoritas pemerintah.



Menteri Keuangan Swedia, Magdalena Andersson, baru-baru ini terpilih untuk menggantikan Lofven sebagai pemimpin Partai Sosial Demokrat. Pengunduran diri Lofven membuka jalan bagi Andersson untuk menjadi perdana menteri wanita pertama di negara itu, jika dia bisa mendapatkan dukungan mayoritas anggota parlemen.

Tidak jelas kapan pemungutan suara akan diadakan di parlemen Swedia tentang apakah akan menunjuk Andersson sebagai Perdana Menteri atau tidak. Partai Tengah telah mengatakan akan mendukung upaya Andersson untuk mengambil alih kekuasaan dari Lofven sebagai pemimpin negara. Partai Kiri dan Partai Hijau pun diharapkan melakukan hal yang sama.