China dan Rusia Desak DK PBB Cabut Sanksi Korut
Selasa, 02 November 2021 - 11:19 WIB
loading...
A
A
A
Para diplomat mengatakan pada hari Senin bahwa China dan Rusia belum menjadwalkan pembicaraan apapun mengenai rancangan resolusi baru mereka. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau China untuk disahkan.
Duta Besar Rusia dan China untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari rancangan baru itu, yang menurut para diplomat diedarkan kepada anggota dewan pada hari Jumat.
“Sudah menjadi keinginan China bahwa kami juga harus mengatasi dimensi kemanusiaan yang disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan,” kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan kepada wartawan bulan lalu.
Seorang juru bicara misi AS untuk PBB menolak mengomentari diskusi dewan, tetapi menambahkan bahwa semua anggota PBB harus fokus menangani mereka yang melanggar sanksi yang sudah ada.
"Dewan Keamanan telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap untuk mengubah, menangguhkan, atau mencabut tindakan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kepatuhan DPRK (Korea Utara)," kata juru bicara itu.
"Namun DPRK tidak mengambil langkah untuk memenuhi tuntutan Dewan Keamanan mengenai program nuklir dan rudal balistik yang dilarang."
Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
Duta Besar Rusia dan China untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari rancangan baru itu, yang menurut para diplomat diedarkan kepada anggota dewan pada hari Jumat.
“Sudah menjadi keinginan China bahwa kami juga harus mengatasi dimensi kemanusiaan yang disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan,” kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan kepada wartawan bulan lalu.
Seorang juru bicara misi AS untuk PBB menolak mengomentari diskusi dewan, tetapi menambahkan bahwa semua anggota PBB harus fokus menangani mereka yang melanggar sanksi yang sudah ada.
"Dewan Keamanan telah berulang kali menegaskan bahwa mereka siap untuk mengubah, menangguhkan, atau mencabut tindakan yang mungkin diperlukan sehubungan dengan kepatuhan DPRK (Korea Utara)," kata juru bicara itu.
"Namun DPRK tidak mengambil langkah untuk memenuhi tuntutan Dewan Keamanan mengenai program nuklir dan rudal balistik yang dilarang."
Korea Utara secara resmi dikenal sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
Lihat Juga :