China dan Rusia Desak DK PBB Cabut Sanksi Korut

NEW YORK CITY - China dan Rusia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mencabut sanksi terhadap Korea Utara (Korut). Kedua negara itu juga menyerukan kembali upaya tahun 2019 untuk menghapus larangan ekspor patung, makanan laut, dan tekstil Pyongyang.

Dalam rancangan resolusi yang dikerjakan ulang, yang dilihat oleh Reuters pada Senin (1/11/2021), China dan Rusia ingin dewan beranggotakan 15 negara itu mencabut sanksi-sanksi terhadap Korea Utara. "Dengan maksud meningkatkan mata pencaharian penduduk sipil di negara Asia yang terisolasi tersebut," bunyi rancangan resolusi untuk DK PBB.

Korea Utara telah dikenakan sanksi PBB sejak 2006 atas program nuklir dan rudal balistiknya.



Rancangan resolusi juga mencakup langkah-langkah lain yang pertama kali diusulkan oleh Rusia dan China hampir dua tahun lalu, termasuk mencabut larangan warga Korea Utara bekerja di luar negeri dan membebaskan proyek kerjasama kereta api dan jalan antar-Korea dari sanksi.

Beberapa diplomat PBB, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan rancangan resolusi yang diperbarui akan mendapat sedikit dukungan.

Pada tahun 2019 Rusia dan China mengadakan dua putaran pembicaraan informal mengenai rancangan resolusi, tetapi tidak pernah secara resmi mengajukannya untuk pemungutan suara.

Para diplomat mengatakan pada hari Senin bahwa China dan Rusia belum menjadwalkan pembicaraan apapun mengenai rancangan resolusi baru mereka. Sebuah resolusi membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia atau China untuk disahkan.

Duta Besar Rusia dan China untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari rancangan baru itu, yang menurut para diplomat diedarkan kepada anggota dewan pada hari Jumat.

“Sudah menjadi keinginan China bahwa kami juga harus mengatasi dimensi kemanusiaan yang disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan,” kata Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan kepada wartawan bulan lalu.