Pemimpin ASEAN Desak Myanmar Izinkan Kunjungan Utusan Khusus untuk Mediasi

SINGAPURA - Para pemimpin ASEAN akan terus menekan junta militer Myanmar untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN mengunjungi Myanmar guna mencoba menengahi pertikaian di antara pihak-pihak yang berkonflik di negara tersebut. Hal itu terungkap dalam draft pernyataan yang akan dikeluarkan pada KTT ASEAN , minggu ini.

Rancangan yang dilihat oleh Kyodo News secara implisit pada Senin (25/10/2021) itu menyerukan kepada junta untuk mengimplementasikan komitmennya pada konsensus lima poin yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada bulan April untuk membantu menemukan solusi atas krisis politik negara itu.



Termasuk dengan memfasilitasi kunjungan Utusan Khusus ke Myanmar untuk membangun kepercayaan dan keyakinan dengan akses penuh kepada semua pihak yang terkait. Rujukannya adalah kepada Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam, Erywan Yusof, yang kunjungannya belum disetujui oleh junta karena desakannya untuk bertemu dengan "beberapa individu tertentu".

Para pemimpin ASEAN akan bertemu melalui konferensi video mulai Selasa (26/10/2021) hingga Kamis (28/10/201), tanpa pemimpin junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Sebuah sumber diplomatik ASEAN mengklarifikasi, bahwa telah diputuskan pada pertemuan 15 Oktober untuk hanya mengizinkan "perwakilan non-politik" dari Myanmar untuk menghadiri KTT ASEAN.

Karenanya, Menteri Luar Negeri yang ditunjuk junta, Wunna Maung Lwin, juga tidak boleh mewakili negara tersebut. "Jadi harus Pegawai Negeri Sipil, bukan menteri atau siapapun yang memegang jabatan politik," kata sumber itu.



Alasan besar mengapa Jenderal Senior Min Aung Hlaing tidak diundang ke KTT ASEAN adalah karena Pemerintah Persatuan Nasional yang dibentuk oleh penentang kekuasaan militer juga secara resmi meminta perwakilan di KTT ASEAN.

"Kami ingin mengklaim kursi kami yang sah di KTT bersama rekan-rekan ASEAN kami," katanya dalam sebuah surat yang dikirim ke 9 Menteri Luar Negeri ASEAN, yang salinannya dilihat oleh Kyodo News.

"Selanjutnya, kami percaya bahwa situasi bencana yang dihadapi rakyat kami menjadi agenda penting dari KTT dengan prioritas tertinggi," kata surat yang ditandatangani oleh Zin Mar Aung, penjabat Menteri Luar Negeri pemerintah bayangan Myanmar.

Junta telah meminta Erywan untuk tidak menghubungi pemerintah bawah tanah. Sumber di ASEAN mengatakan, kelompok negara yang terdiri dari 10-anggota itu tidak dapat ikut campur dalam urusan internal (Myanmar), ketika negara itu menghadapi masalah internal tentang siapa yang sah.