Arab Saudi Serukan Timur Tengah Bebas dari Senjata Nuklir
Rabu, 13 Oktober 2021 - 23:01 WIB
loading...
Raja Salman dari Arab Saudi. Foto/REUTERS
A
A
A
RIYADH - Arab Saudi mengulangi seruannya agar Timur Tengah bebas dari senjata pemusnah massal. Pernyataan itu diungkapkan Kabinet Saudi pada Selasa (12/10/2021).
Saudi juga menegaskan pernyataan Kerajaan Saudi pada pertemuan Dewan Eksekutif Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, tentang perhatian besar yang dilampirkan pada Konvensi Pelarangan Senjata Kimia tentang pentingnya tujuan dan perannya dalam memperkuat keamanan dan perdamaian internasional.
Komentar tersebut dibuat dalam pernyataan yang dikeluarkan Pelaksana Menteri Media Saudi Essam bin Saad bin Saeed, setelah pertemuan kabinet pekanan yang dipimpin secara virtual oleh Raja Salman dari NEOM.
Baca juga: Sosok Raja Salman Arab Saudi: Hafal Alquran Usia 12 Tahun, Tinggalkan Obama demi Salat Ashar
Di awal sidang, Kabinet diberi pengarahan tentang pembicaraan yang dilakukan dengan sejumlah negara selama beberapa hari terakhir.
Baca juga: Lukisan Salvator Mundi Senilai Rp6,5 Triliun Masih Disembunyikan Pangeran Muhammad bin Salman
Mereka juga diberi pengarahan tentang isi surat yang dikirim Raja Salman kepada Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara sebelumnya pada Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Kepala Gereja Yerusalem Kecam Keputusan Israel Izinkan Yahudi Berdoa di Masjid Al-Aqsa
Kabinet membahas peran berpengaruh yang dimainkan Kerajaan di berbagai forum internasional, melalui PBB, berbagai organisasi internasional, dan G20, untuk mencapai keamanan, perdamaian, stabilitas, dan pembangunan yang lebih besar.
Para menteri juga diberi pengarahan tentang hasil KTT Ketua Parlemen G20 ke-7, yang diadakan di ibukota Italia, Roma. Kabinet juga membahas hasil partisipasi Kerajaan dalam sesi ke-76 Majelis Umum PBB, dan komitmennya untuk kerja sama mendukung upaya kemanusiaan dan pembangunan, meningkatkan stabilitas dan keseimbangan pasar minyak global, serta berkontribusi mencapai target global memerangi perubahan iklim melalui inisiatif kualitatif, terutama inisiatif hijau Saudi dan Timur Tengah serta Ekonomi Karbon Sirkular.
Kabinet memuji pemilihan Kerajaan untuk memimpin empat asosiasi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia sebagai keberhasilan baru yang menambah rekor pencapaiannya di bidang ini.
Essam bin Saeed mengatakan, “Para menteri juga meninjau perkembangan regional dan internasional, termasuk upaya koalisi Arab mendukung pemerintah yang diakui secara internasional di Yaman, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani tindakan teroris, dan upaya sia-sia dari milisi Houthi menargetkan warga sipil dan target sipil di Kerajaan, dan mengancam jalur pelayaran serta perdagangan internasional di selat Bab Al-Mandab dan Laut Merah selatan.”
Kabinet mengatakan Strategi Investasi Nasional yang diluncurkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada Senin, adalah salah satu pendukung utama mencapai tujuan Visi Kerajaan 2030.
Ini termasuk mengembangkan peluang investasi di sektor ekonomi yang menjanjikan, meningkatkan lingkungan bisnis, meningkatkan daya tarik dan daya saing, serta meningkatkan efektivitas kemitraan antara sektor publik dan swasta.
Terakhir, menteri energi diberi wewenang menandatangani rancangan perjanjian dengan Inggris di bidang energi, dan menteri keuangan serta ketua Otoritas Zakat, Pajak, dan Kepabeanan diberi wewenang menandatangani rancangan perjanjian dengan Bangladesh tentang kerja sama dan bantuan timbal balik di bidang bea cukai.
Saudi juga menegaskan pernyataan Kerajaan Saudi pada pertemuan Dewan Eksekutif Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, tentang perhatian besar yang dilampirkan pada Konvensi Pelarangan Senjata Kimia tentang pentingnya tujuan dan perannya dalam memperkuat keamanan dan perdamaian internasional.
Komentar tersebut dibuat dalam pernyataan yang dikeluarkan Pelaksana Menteri Media Saudi Essam bin Saad bin Saeed, setelah pertemuan kabinet pekanan yang dipimpin secara virtual oleh Raja Salman dari NEOM.
Baca juga: Sosok Raja Salman Arab Saudi: Hafal Alquran Usia 12 Tahun, Tinggalkan Obama demi Salat Ashar
Di awal sidang, Kabinet diberi pengarahan tentang pembicaraan yang dilakukan dengan sejumlah negara selama beberapa hari terakhir.
Baca juga: Lukisan Salvator Mundi Senilai Rp6,5 Triliun Masih Disembunyikan Pangeran Muhammad bin Salman
Mereka juga diberi pengarahan tentang isi surat yang dikirim Raja Salman kepada Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara sebelumnya pada Selasa (12/10/2021).
Baca juga: Kepala Gereja Yerusalem Kecam Keputusan Israel Izinkan Yahudi Berdoa di Masjid Al-Aqsa
Kabinet membahas peran berpengaruh yang dimainkan Kerajaan di berbagai forum internasional, melalui PBB, berbagai organisasi internasional, dan G20, untuk mencapai keamanan, perdamaian, stabilitas, dan pembangunan yang lebih besar.
Para menteri juga diberi pengarahan tentang hasil KTT Ketua Parlemen G20 ke-7, yang diadakan di ibukota Italia, Roma. Kabinet juga membahas hasil partisipasi Kerajaan dalam sesi ke-76 Majelis Umum PBB, dan komitmennya untuk kerja sama mendukung upaya kemanusiaan dan pembangunan, meningkatkan stabilitas dan keseimbangan pasar minyak global, serta berkontribusi mencapai target global memerangi perubahan iklim melalui inisiatif kualitatif, terutama inisiatif hijau Saudi dan Timur Tengah serta Ekonomi Karbon Sirkular.
Kabinet memuji pemilihan Kerajaan untuk memimpin empat asosiasi Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia sebagai keberhasilan baru yang menambah rekor pencapaiannya di bidang ini.
Essam bin Saeed mengatakan, “Para menteri juga meninjau perkembangan regional dan internasional, termasuk upaya koalisi Arab mendukung pemerintah yang diakui secara internasional di Yaman, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani tindakan teroris, dan upaya sia-sia dari milisi Houthi menargetkan warga sipil dan target sipil di Kerajaan, dan mengancam jalur pelayaran serta perdagangan internasional di selat Bab Al-Mandab dan Laut Merah selatan.”
Kabinet mengatakan Strategi Investasi Nasional yang diluncurkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada Senin, adalah salah satu pendukung utama mencapai tujuan Visi Kerajaan 2030.
Ini termasuk mengembangkan peluang investasi di sektor ekonomi yang menjanjikan, meningkatkan lingkungan bisnis, meningkatkan daya tarik dan daya saing, serta meningkatkan efektivitas kemitraan antara sektor publik dan swasta.
Terakhir, menteri energi diberi wewenang menandatangani rancangan perjanjian dengan Inggris di bidang energi, dan menteri keuangan serta ketua Otoritas Zakat, Pajak, dan Kepabeanan diberi wewenang menandatangani rancangan perjanjian dengan Bangladesh tentang kerja sama dan bantuan timbal balik di bidang bea cukai.
(sya)
Lihat Juga :
