Menlu Rusia Sebut Ada Pihak yang Ingin Kacaukan Situasi di Asia

NUR-SULTAN - Rusia melihat ada upaya yang ditargetkan untuk merusak situasi keamanan di Asia, karena aliansi format sempit dan blok militer tetap berpegang pada kebijakan penahanan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.

“Sayangnya, situasi geopolitik regional tidak semakin mudah, yang menghambat transisi ke kerangka kerja sama dan integrasi multilateral yang komprehensif," kata Lavrov pertemuan tingkat menteri Konferensi tentang Interaksi dan Tindakan Membangun Keyakinan di Asia di Nur-Sultan, Kazakhstan.

"Kami melihat upaya yang ditargetkan untuk 'memanaskan' situasi dan merusak mekanisme interaksi antarnegara yang ada. Struktur format sempit dari komposisi eksklusif dan blok militer yang berpegang pada logika Perang Dingin dan kebijakan penahanan membuat kontribusi mereka," tuturnya seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Hanya Alat Propaganda, NATO Tidak akan Bisa Samai Kekuatan Rusia

Diplomat itu mencatat bahwa setelah penarikannya dari Afghanistan, NATO berusaha untuk memindahkan pasukan ke Asia Tengah, Selatan, dan Tenggara dan untuk mengarahkan arus pengungsi Afghanistan ke sana.

"Aliansi menghindari pertanyaan tentang tanggung jawab NATO atas konsekuensi dari eksperimen 20 tahun. Komunitas internasional, tetangga Afghanistan pertama dan terutama, ditawarkan untuk memecahkan masalah," ujar Lavrov.

Dia juga menekankan bahwa senjata yang tersisa di Afghanistan setelah penarikan pasukan NATO tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merusak, menegaskan kembali bahwa Taliban harus memenuhi janji mereka untuk mencegah ketidakstabilan di negara itu.

Baca juga: Pesawat Pengangkut Penerjun Payung Jatuh di Republik Tatarstan, 16 Tewas

"Taliban telah menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk memerangi perdagangan narkoba dan terorisme, bukan untuk menyalurkan ketidakstabilan ke negara-negara tetangga, dan untuk mencapai pembentukan pemerintahan yang inklusif. Yang utama adalah memastikan semua janji ini ditepati," tegas Lavrov.

Taliban menguasai Kabul pada 15 Agustus, di tengah penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) yang sedang berlangsung dari negara itu. Provinsi Afghanistan terakhir yang melawan kelompok itu, Panjshir, menyerah pada 6 September.

Setelah itu, gerakan tersebut mengumumkan komposisi kabinet sementara yang semuanya laki-laki, dipimpin oleh Mohammad Hasan Akhund, mantan Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Taliban sebelumnya, yang telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2001.

Baca juga: Eks Pengawal Klaim Punya Video Mantan Presiden Ghani Kabur dengan Tas Berisi Uang