Ekonomi Suram, Kim Jong-un Peringatkan Pejabat Korut Tak Tuntut Perlakuan Istimewa

PYONGYANG - Kim Jong-un , pemimpin Korea Utara (Korut) memperingatkan para pejabatnya untuk tidak menuntut perlakuan istimewa dari rakyat karena kondisi ekonomi sedang suram. Sebaliknya, dia mendesak para pejabat membantu meningkatkan kehidupan rayat.

Peringatan pemimpin muda Pyongyang itu, seperti diberitakan KCNA, Senin (11/10/2021), disampaikan dalam pidatonya pada perayaan ulang tahun ke-76 Partai Buruh Korea pada hari Minggu.



"Negara ini menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan dan mengembangkan ekonomi dan mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan dalam pertemuan partai dan pemerintah baru-baru ini," kata Kim Jong-un.

"Satu-satunya cara untuk secara dinamis mendorong pekerjaan penting yang belum pernah terjadi sebelumnya meskipun situasinya suram adalah agar seluruh [anggota] partai bersatu," ujarnya.

"Pejabat seharusnya tidak menginginkan hak istimewa dan perlakuan istimewa, dan harus selalu mempertimbangkan apakah pekerjaan mereka melanggar kepentingan rakyat atau menyebabkan masalah bagi rakyat," imbuh Kim Jong-un.

Perayaan ulang tahun partai berkuasa itu dimeriahkan dengan pertunjukan seni, gala, dan kembang api. Namun tidak ada parade militer besar-besaran yang biasanya digelar.

Ekonomi Korea Utara telah terpukul oleh sanksi internasional selama bertahun-tahun atas program nuklir dan senjatanya, dan hujan lebat serta banjir yang juga memakan korban jiwa.



Risiko kelaparan paling rentan di negara itu setelah menerapkan isolasi yang dipaksakan sendiri selama pandemi COVID-19. Penyelidik hak asasi manusia PBB dalam laporan yang dilihat Reuters mengatakann situasi kemanusiaan yang memburuk di Korea Utara dapat berubah menjadi krisis.

Pada Kamis pekan lalu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuduh pemerintah Kim Jong-un bertanggung jawab atas situasi kemanusiaan di negara itu.

“Rezim terus mengeksploitasi warganya sendiri, melanggar hak asasi mereka, untuk mengalihkan sumber daya dari rakyat negara itu untuk membangun (senjata pemusnah massal) dan program rudal balistik yang melanggar hukum,” kata juru bicara departemen tersebut, Ned Price.