Diancam Dibunuh, Ratusan Warga Tarik Pernyataan Normalisasi dengan Israel

Jum'at, 01 Oktober 2021 - 15:45 WIB
loading...
Diancam Dibunuh, Ratusan Warga Tarik Pernyataan Normalisasi dengan Israel
Bendera nasional Irak dan Israel. Ratusan warga Irak hadiri forum yang serukan normalisasi hubungan dengan Israel. Foto/middleeast.in-24.com
A A A
BAGHDAD - Ratusan warga Irak yang menyerukan normalisasi hubungan dengan Israel telah menolak atau menarik kembali pernyataan mereka. Itu dilakukan setelah mereka jadi sasaran ancaman pembunuhan dan surat perintah penangkapan.

Beberapa dari mereka mengeklaim telah ditipu untuk hadir dalam konferensi yang menyerukan normalisasi hubungan Irak dan Israel pada pekan lalu.

Baca juga: Irak Perintahkan Tangkap 3 Orang yang Serukan Normalisasi dengan Israel

Pada Jumat pekan lalu, lebih dari 300 warga Irak dari seluruh negeri berkumpul di sebuah konferensi di Ibu Kota Kurdistan, Erbil, di mana para pembicara menyerukan perdamaian dan normalisasi hubungan dengan Israel.

Irak telah berperang dengan Israel sejak 1948, ketika negara Yahudi itu didirikan.

Konferensi itu segera memicu badai kemarahan di media-media Irak, di mana presiden dan perdana menteri setempat mengutuk acara tersebut sebagai acara ilegal dan bersumpah untuk menuntut mereka yang hadir.

Hukum Irak mengamanatkan hukuman yang ketat bagi warga dan penduduk yang mempertahankan kontak dengan orang Israel. Upaya normalisasi juga diancam dengan hukuman penjara seumur hidup.

Tiga surat perintah penangkapan dikeluarkan pengadilan setelah konferensi itu. Tiga surat ditujukan untuk pemimpin suku Wisam al-Hardan, pejabat Kementerian Kebudayaan Irak Sahar al-Ta'i—yang keduanya berbicara di konferensi—, dan untuk anggota parlemen Irak Mithal al-Alousi—seorang advokat yang sudah lama menyerukan normalisasi kedua negara.

Tidak jelas apakah ada yang ditangkap, karena al-Hardan dilaporkan berada di bawah perlindungan otoritas Kurdi dan Al-Alousi tinggal di Jerman.

Al-Ta'i belum terdengar secara terbuka sejak pernyataannya di konferensi, meskipun Kementerian Kebudayaan telah menolaknya.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2000 seconds (11.97#12.26)