Biden Tolak Lokasi Alternatif Konsulat AS yang Diajukan PM Israel
loading...
Presiden AS Joe Biden dan PM Israel Naftali Bennett di Ruang Oval Gedung Putih, 27 Agustus 2021. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dilaporkan menolak proposal Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett yang akan membuat Washington membuka lagi misi diplomatik Palestina di lokasi di luar kota Yerusalem.
Selama pertemuan bilateral bulan lalu di Gedung Putih, Bennett tampaknya menyarankan agar konsulat AS yang telah berfungsi sebagai kedutaan de facto Amerika untuk Palestina hingga ditutup pada 2019 oleh mantan Presiden Donald Trump, dibuka kembali di pinggiran Ramallah, Tepi Barat, atau kota Abu Dis di sebelah timur Yerusalem.
“Biden tidak tertarik dengan gagasan itu,” ungkap laporan Times of Israel pada Selasa (28/9/2021).
Awal bulan ini, laporan lain muncul bahwa Biden telah berulang kali mengangkat masalah ini selama pertemuan dan menekankan dia telah membuat janji kampanye untuk membuka kembali konsulat di Yerusalem.
Ketika Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, konsulat untuk Palestina dimasukkan ke dalam kedutaan sebagai Unit Urusan Palestina.
Langkah itu membuat marah warga Palestina, yang memandang Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang potensial di masa depan.
Proposal serupa untuk membuka kembali konsulat AS di luar perbatasan Yerusalem dilaporkan telah digembar-gemborkan mantan PM Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahan Trump telah menetapkan Abu Dis dan lingkungan lain di pinggiran Yerusalem sebagai wilayah ibu kota Palestina di masa depan. Namun, rencana tersebut memicu penolakan dari warga Palestina.
Israel sangat menentang gagasan pembukaan kembali konsulat, dengan Bennett bersikeras bahwa "posisinya yang jelas" adalah Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota "satu negara saja: Israel."
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menggambarkan rencana Biden sebagai "ide buruk" awal bulan ini dan beberapa menteri sayap kanan mengatakan itu akan menjadi pelanggaran terhadap kedaulatan Israel.
Menurut Lapid, membuka kembali misi akan “mengirim pesan yang salah” dan mungkin “menggoyahkan” koalisi pemerintahan “halus” Israel.
“Selain menjadi masalah diplomatik, ada juga kekhawatiran bahwa pembukaan konsulat dapat memicu keretakan dalam koalisi luas Bennett,” papar laporan Times. Isu tersebut kini menjadi titik serangan bagi Netanyahu, yang kini menjadi pemimpin oposisi.
Selama pertemuan bilateral bulan lalu di Gedung Putih, Bennett tampaknya menyarankan agar konsulat AS yang telah berfungsi sebagai kedutaan de facto Amerika untuk Palestina hingga ditutup pada 2019 oleh mantan Presiden Donald Trump, dibuka kembali di pinggiran Ramallah, Tepi Barat, atau kota Abu Dis di sebelah timur Yerusalem.
“Biden tidak tertarik dengan gagasan itu,” ungkap laporan Times of Israel pada Selasa (28/9/2021).
Awal bulan ini, laporan lain muncul bahwa Biden telah berulang kali mengangkat masalah ini selama pertemuan dan menekankan dia telah membuat janji kampanye untuk membuka kembali konsulat di Yerusalem.
Ketika Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, konsulat untuk Palestina dimasukkan ke dalam kedutaan sebagai Unit Urusan Palestina.
Langkah itu membuat marah warga Palestina, yang memandang Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang potensial di masa depan.
Proposal serupa untuk membuka kembali konsulat AS di luar perbatasan Yerusalem dilaporkan telah digembar-gemborkan mantan PM Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahan Trump telah menetapkan Abu Dis dan lingkungan lain di pinggiran Yerusalem sebagai wilayah ibu kota Palestina di masa depan. Namun, rencana tersebut memicu penolakan dari warga Palestina.
Israel sangat menentang gagasan pembukaan kembali konsulat, dengan Bennett bersikeras bahwa "posisinya yang jelas" adalah Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota "satu negara saja: Israel."
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menggambarkan rencana Biden sebagai "ide buruk" awal bulan ini dan beberapa menteri sayap kanan mengatakan itu akan menjadi pelanggaran terhadap kedaulatan Israel.
Menurut Lapid, membuka kembali misi akan “mengirim pesan yang salah” dan mungkin “menggoyahkan” koalisi pemerintahan “halus” Israel.
“Selain menjadi masalah diplomatik, ada juga kekhawatiran bahwa pembukaan konsulat dapat memicu keretakan dalam koalisi luas Bennett,” papar laporan Times. Isu tersebut kini menjadi titik serangan bagi Netanyahu, yang kini menjadi pemimpin oposisi.
(sya)
Explore More