Empat Kekuatan Nuklir Bekerja Sama Pastikan Taliban Bentuk Pemerintahan Inklusif
loading...
A
A
A
NEW YORK - Amerika Serikat (AS), China , Rusia , dan Pakistan bekerja sama untuk memastikan bahwa penguasa baru Afghanistan , Taliban , menepati janji mereka, terutama untuk membentuk pemerintahan yang benar-benar representatif dan mencegah penyebaran ekstremisme. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov.
Lavrov mengungkapkan perwakilan dari Rusia, China dan Pakistan telah melakukan perjalanan ke Ibu Kota Qatar, Doha. Mereka juga telah menyambangiIbu Kota Afghanistan, Kabul, untuk terlibat dengan Taliban dan perwakilan dari "otoritas sekuler" mantan presiden Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah, yang memimpin dewan negosiasi pemerintah yang digulingkan Taliban.
"Pemerintah sementara yang diumumkan oleh Taliban tidak mencerminkan seluruh masyarakat Afghanistan - kekuatan etnis-agama dan politik - jadi kami terlibat dalam kontak, mereka sedang berlangsung," kata Lavrov di Sidang Umum PBB seperti dikutip dari AP, Minggu (26/9/2021).
Taliban telah menjanjikan pemerintah yang inklusif, bentuk pemerintahan Islam yang lebih moderat daripada ketika mereka terakhir memerintah negara itu dari tahun 1996 hingga 2001. Itu termasuk menghormati hak-hak perempuan, menjaga stabilitas negara setelah 20 tahun perang, dan menghentikan kelompok teroris menggunakan wilayah mereka untuk melancarkan serangan.
Tetapi langkah-langkah yang baru-baru ini diambil menunjukkan jika Taliban mungkin kembali ke kebijakan yang lebih represif, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.
Lavrov juga menyinggung perjanjian nuklir Iran. AS telah mendesak Iran untuk melanjutkan negosiasi nuklir, tetapi Lavrov mengatakan bahwa Presiden Donald Trump saat itu yang menarik AS keluar dari perjanjian nuklir.
"Jadi untuk menyatakan bahwa waktu hampir habis, siapa pun dapat mengatakan ini tetapi tidak Washington,” tegasnya.
Dia mengatakan Rusia ingin melihat dimulainya kembali negosiasi untuk mengembalikan kesepakatan awal sesegera mungkin.
Lavrov mengungkapkan perwakilan dari Rusia, China dan Pakistan telah melakukan perjalanan ke Ibu Kota Qatar, Doha. Mereka juga telah menyambangiIbu Kota Afghanistan, Kabul, untuk terlibat dengan Taliban dan perwakilan dari "otoritas sekuler" mantan presiden Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah, yang memimpin dewan negosiasi pemerintah yang digulingkan Taliban.
"Pemerintah sementara yang diumumkan oleh Taliban tidak mencerminkan seluruh masyarakat Afghanistan - kekuatan etnis-agama dan politik - jadi kami terlibat dalam kontak, mereka sedang berlangsung," kata Lavrov di Sidang Umum PBB seperti dikutip dari AP, Minggu (26/9/2021).
Taliban telah menjanjikan pemerintah yang inklusif, bentuk pemerintahan Islam yang lebih moderat daripada ketika mereka terakhir memerintah negara itu dari tahun 1996 hingga 2001. Itu termasuk menghormati hak-hak perempuan, menjaga stabilitas negara setelah 20 tahun perang, dan menghentikan kelompok teroris menggunakan wilayah mereka untuk melancarkan serangan.
Tetapi langkah-langkah yang baru-baru ini diambil menunjukkan jika Taliban mungkin kembali ke kebijakan yang lebih represif, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.
Lavrov juga menyinggung perjanjian nuklir Iran. AS telah mendesak Iran untuk melanjutkan negosiasi nuklir, tetapi Lavrov mengatakan bahwa Presiden Donald Trump saat itu yang menarik AS keluar dari perjanjian nuklir.
"Jadi untuk menyatakan bahwa waktu hampir habis, siapa pun dapat mengatakan ini tetapi tidak Washington,” tegasnya.
Dia mengatakan Rusia ingin melihat dimulainya kembali negosiasi untuk mengembalikan kesepakatan awal sesegera mungkin.