Survei: Mayoritas Akademisi AS Sepakat Israel Praktikkan Apartheid

WASHINGTON - Hampir dua pertiga sarjana dan akademisi Amerika Serikat (AS) yang karyanya berfokus pada Timur Tengah berpikir bahwa realitas saat ini di Israel dan Palestina mirip dengan apartheid . Hal itu berdasarkan survei yang baru-baru ini dilakukan oleh Middle East Scholar Barometer (MESB).

Survei ini dikatakan sebagai satu-satunya dari jenisnya. Di antara akademisi yang disurvei adalah anggota Bagian Politik Timur Tengah dan Afrika Utara Asosiasi Ilmu Politik Amerika dan Asosiasi Studi Timur Tengah. Sebanyak 1.290 akademisi teridentifikasi ikut ambil bagian.

Proyek ini merupakan inisiatif bersama dari University of Maryland Critical Issues Poll dan Proyek Ilmu Politik Timur Tengah di Universitas George Washington.

Diminta untuk memilih mana dari berikut ini yang paling mendekati untuk menggambarkan realitas saat ini di Israel, Tepi Barat dan Gaza, 65 persen dari para sarjana memilih untuk menggambarkan situasi sebagai realitas satu negara yang mirip dengan apartheid. Hanya satu persen yang mengatakan bahwa itu adalah pendudukan sementara.



Sebuah pertanyaan terpisah meminta para cendekiawan untuk menggambarkan situasi seperti yang mereka pikirkan dalam waktu sepuluh tahun jika solusi dua negara tidak diterapkan. Delapan puluh persen mengatakan bahwa kenyataannya akan mirip dengan apartheid.

Survei tersebut tidak memberikan penjelasan mengapa 15 persen dari mereka yang disurvei berpikir bahwa Israel tidak mempraktikkan apartheid sekarang tetapi percaya bahwa itu akan menjadi negara apartheid dalam sepuluh tahun.

Kelompok hak asasi manusia terkemuka, Human Rights Watch, dan B'Tselem telah menyimpulkan bahwa Israel memenuhi ambang batas untuk ditetapkan sebagai negara yang mempraktikkan apartheid dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

MESB melakukan putaran pertama survei itu pada bulan Februari, sebelum penggusuran paksa di Sheikh Jarrah dan serangan terbaru Israel di Gaza. Dalam jajak pendapat itu, 59 persen cendekiawan menggambarkan Israel sebagai kenyataan satu negara yang mirip dengan apartheid, sementara 52 persen mengatakan bahwa solusi dua negara tidak mungkin lagi. Dalam waktu beberapa bulan, 6 persen lagi menyimpulkan bahwa Israel mempraktikkan apartheid.



"Apa yang menjelaskan peningkatan yang begitu signifikan dalam waktu kurang dari tujuh bulan?" tanya penulis survei, Shibley Telhami dari University of Maryland dan Marc Lynch dari George Washington University, dalam artikel Washington Post yang menguraikan temuan mereka seperti dikutip dari Middle East Monitor.

Mereka mengutip pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah dan laporan oleh Human Rights Watch dan B'Tselem sebagai faktor yang berkontribusi.

Para cendekiawan juga ditanyai pandangan mereka tentang dampak dari apa yang disebut Kesepakatan Abraham yang ditandatangani pada tahun 2020 antara Israel dan UEA dan Bahrain; Sudan dan Maroko "menormalkan" hubungan dengan Israel di kemudian hari. Hampir tiga perempat atau 72 persen mengatakan bahwa dampaknya negatif, dan hanya 6 persen yang mengatakan bahwa kesepakatan itu akan berdampak positif.

Secara keseluruhan, 70 persen menilai bahwa kesepakatan tersebut akan berdampak negatif pada kemajuan demokrasi dan hak asasi manusia di kawasan; kurang dari 5 persen mengatakan bahwa mereka akan memiliki dampak positif.