Normalisasi dengan Israel, Sudan Tak Lagi Dukung Hamas

Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, membantah kepada AFP bahwa mereka memiliki investasi di Sudan.

"Kami tidak memiliki masalah dengan agen Sudan mana pun," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem.

Pejabat Hamas lainnya juga membantah adanya kaitan dengan penyitaan aset-aset perusahaan di Sudan. “Beberapa dari apa yang dilaporkan di sini sudah uzur. Sebagian besar tidak ada hubungannya dengan Hamas,” kata pejabat Hamas, Moussa Abu Marzouk.

Bashir mengambil alih kekuasaan dalam kudeta yang didukung kelompok Islam 1989 yang memulai tiga dekade "pemerintahan tangan besi".

Setelah protes massal nasional, militer menggulingkannya pada April 2019, yang kemudian mengarah pada kesepakatan pembagian kekuasaan antara faksi sipil dan militer pada akhir tahun itu. Bashir kemudian dihukum karena korupsi dan dipenjara.

Terlepas dari kekayaan minyak, Sudan di bawah pemerintahannya adalah—dan tetap—salah satu negara paling tidak berkembang di dunia.

Para pejabat Israel telah lama menuduh Sudan di bawah Bashir sebagai basis dukungan bagi kelompok militan Palestina.

Pada 2012, Sudan menyalahkan Israel karena menyerang sebuah pabrik militer di Khartoum, yang mengarah pada spekulasi bahwa senjata Iran disimpan atau diproduksi di sana. Sudan membantah hubungan antara Hamas dan pabrik itu.

Pada Desember 2020, setelah AS menghapus Sudan dari daftar hitam negara sponsor terorisme menyusul janjinya untuk menormalkan hubungan dengan Israel, negara Arab di Afrika itu mencabut kewarganegaraan pemimpin tinggi Hamas, Khaled Mashaal, serta sekitar 3.000 warga negara asing lainnya yang dituduh terkait dengan kelompok teror.

Mashaal, yang mengepalai biro politik Hamas antara tahun 1996 dan 2017, telah diusir dari sejumlah negara Timur Tengah dan saat ini tinggal di Qatar.