Kekuatan Dunia Sepakat Tekan Taliban Bentuk Pemerintahan Inklusif
Kamis, 23 September 2021 - 16:52 WIB
loading...
Seorang anggota Taliban berpatroli di jalanan kota Kabul. FOTO/Reuters
A
A
A
NEW YORK - Lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB menemukan kesamaan terkait permasalahan Afghanistan . Para pejabat mengatakan semua kekuatan dunia itu akan menekan Taliban untuk lebih inklusif setelah mereka mengambil alih kekuasaan dengan militer.
China dan Rusia telah menggambarkan kemenangan Taliban bulan lalu sebagai kekalahan bagi Amerika Serikat (AS) dan bergerak untuk bekerja dengan Taliban, tetapi tidak ada negara yang bergerak untuk mengakui pemerintahannya.
Baca: Taliban Berkuasa, FBI Takut Afghanistan Kembali Jadi Surga Bagi Kelompok Teror
"Semua kekuatan Dewan Keamanan menginginkan Afghanistan yang damai dan stabil di mana bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan tanpa masalah dan tanpa diskriminasi," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres setelah pertemuan selama Sidang Umum PBB.
"Mereka mencari Afghanistan di mana hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati, Afghanistan yang bukan tempat perlindungan bagi terorisme, Afghanistan dengan pemerintah inklusif yang mewakili semua bagian dari populasi," imbuhnya seperti dikutip dari The Al Araby, Kamis (23/9/2021).
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan para menteri luar negeri Inggris, Prancis serta Rusia bertemu secara langsung sementara rekan mereka dari China Wang Yi bergabung secara virtual untuk pembicaraan lebih dari satu jam.
Baca: Hadiri Pertemuan Menlu G20 Soal Afghanistan, Ini yang Disampaikan Retno
Seorang pejabat AS menggambarkan pertemuan yang disebut oleh Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss sebagai pertemuan yang konstruktif dan banyak konvergensi, termasuk harapan bahwa Taliban menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan.
"Saya kira tidak ada orang yang puas dengan komposisi pemerintahan sementara ini, termasuk China," kata pejabat itu.
Berbicara kepada AFP sebelum pertemuan, Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, setuju bahwa kelima kekuatan itu semuanya menginginkan pemerintahan yang inklusif. “Persatuan ada di mana-mana,” ujarnya.
China sebelumnya telah mengkritik AS karena membekukan miliaran dolar aset Afghanistan. Tetapi Beijing juga ingin agar negara tetangganya itu tidak menjadi basis bagi kelompok-kelompok ekstremis luar.
Afghanistan juga menjadi subjek pembicaraan virtual oleh Kelompok 20, kelompok ekonomi utama, yang mencakup partisipasi beberapa negara lain termasuk Qatar, pusat diplomasi Taliban.
Baca: Menlu Jerman: Show Taliban di PBB Tidak akan Ada Gunanya
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, berbicara di G20, memperbaharui kekhawatiran tentang pemerintahan sementara kelompok Islamis yang tidak termasuk non-Taliban dan tidak ada wanita tetapi menteri-menterinya masuk daftar hitam oleh PBB atas tuduhan terorisme.
"Pengumuman pemerintah non-inklusif adalah kesalahan taktis oleh Taliban, karena akan mempersulit kami untuk terlibat dengan mereka," kata Maas.
"Penting bagi mereka untuk mendengar ini dari kita semua. Dan kita juga harus berbicara dengan satu suara ketika menyangkut parameter politik dasar dan tolok ukur untuk setiap keterlibatan di masa depan dengan mereka," sambungnya.
Taliban telah meminta untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi AS, yang duduk di komite kredensial, telah menjelaskan bahwa tidak ada keputusan yang akan dibuat sebelum KTT berakhir awal pekan depan.
China dan Rusia telah menggambarkan kemenangan Taliban bulan lalu sebagai kekalahan bagi Amerika Serikat (AS) dan bergerak untuk bekerja dengan Taliban, tetapi tidak ada negara yang bergerak untuk mengakui pemerintahannya.
Baca: Taliban Berkuasa, FBI Takut Afghanistan Kembali Jadi Surga Bagi Kelompok Teror
"Semua kekuatan Dewan Keamanan menginginkan Afghanistan yang damai dan stabil di mana bantuan kemanusiaan dapat didistribusikan tanpa masalah dan tanpa diskriminasi," kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres setelah pertemuan selama Sidang Umum PBB.
"Mereka mencari Afghanistan di mana hak-hak perempuan dan anak perempuan dihormati, Afghanistan yang bukan tempat perlindungan bagi terorisme, Afghanistan dengan pemerintah inklusif yang mewakili semua bagian dari populasi," imbuhnya seperti dikutip dari The Al Araby, Kamis (23/9/2021).
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan para menteri luar negeri Inggris, Prancis serta Rusia bertemu secara langsung sementara rekan mereka dari China Wang Yi bergabung secara virtual untuk pembicaraan lebih dari satu jam.
Baca: Hadiri Pertemuan Menlu G20 Soal Afghanistan, Ini yang Disampaikan Retno
Seorang pejabat AS menggambarkan pertemuan yang disebut oleh Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss sebagai pertemuan yang konstruktif dan banyak konvergensi, termasuk harapan bahwa Taliban menghormati hak-hak perempuan dan anak perempuan.
"Saya kira tidak ada orang yang puas dengan komposisi pemerintahan sementara ini, termasuk China," kata pejabat itu.
Berbicara kepada AFP sebelum pertemuan, Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, setuju bahwa kelima kekuatan itu semuanya menginginkan pemerintahan yang inklusif. “Persatuan ada di mana-mana,” ujarnya.
China sebelumnya telah mengkritik AS karena membekukan miliaran dolar aset Afghanistan. Tetapi Beijing juga ingin agar negara tetangganya itu tidak menjadi basis bagi kelompok-kelompok ekstremis luar.
Afghanistan juga menjadi subjek pembicaraan virtual oleh Kelompok 20, kelompok ekonomi utama, yang mencakup partisipasi beberapa negara lain termasuk Qatar, pusat diplomasi Taliban.
Baca: Menlu Jerman: Show Taliban di PBB Tidak akan Ada Gunanya
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas, berbicara di G20, memperbaharui kekhawatiran tentang pemerintahan sementara kelompok Islamis yang tidak termasuk non-Taliban dan tidak ada wanita tetapi menteri-menterinya masuk daftar hitam oleh PBB atas tuduhan terorisme.
"Pengumuman pemerintah non-inklusif adalah kesalahan taktis oleh Taliban, karena akan mempersulit kami untuk terlibat dengan mereka," kata Maas.
"Penting bagi mereka untuk mendengar ini dari kita semua. Dan kita juga harus berbicara dengan satu suara ketika menyangkut parameter politik dasar dan tolok ukur untuk setiap keterlibatan di masa depan dengan mereka," sambungnya.
Taliban telah meminta untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi AS, yang duduk di komite kredensial, telah menjelaskan bahwa tidak ada keputusan yang akan dibuat sebelum KTT berakhir awal pekan depan.
(esn)
Lihat Juga :
