Palestina Desak AS Cabut PLO dari Daftar Teroris
loading...
Perdana Menteri Palestina, Muhammad Shtayyeh telah meminta pemerintah AS untuk menghapus Organisasi Pembebasan Palestina dari daftar organisasi terorisnya. Foto/Ist
A
A
A
RAMALLAH - Perdana Menteri Palestina, Muhammad Shtayyeh telah meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk menghapus Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dari daftar organisasi terorisnya. PLO sudah masuk dalam daftar teroris AS sejak 1987.
Pada tahun 1987, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Anti-Terorisme, yang antara lain menyatakan PLO sebagai organisasi teroris dan melarang pembukaan fasilitas PLO di tanah AS.
Terlepas dari larangan tersebut, Kongres mengizinkan presiden untuk mengeluarkan pengabaian atas kemauannya sendiri, membuka jalan bagi PLO untuk membuka kantor perwakilan di Washington pada tahun 1994.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan kabinet Palestina, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (5/9/2021), permintaan itu disampaikan Shtayyeh saat bertemu dengan delegasi dari Komite Urusan Luar Negeri Kongres AS yang mewakili Partai Demokrat di kota Ramallah.
Selama pertemuan itu, Shtayyeh juga mendesak pemerintahan Joe Biden untuk mempercepat pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem Timur.
Terkait pembukaan konsulat, AS tetap melanjutkan rencana pembukaan kembali misi de facto untuk Palestina itu meski adanya tentangan dari Israel.
Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid mengatakan, pihaknya telah mengatakan kepada AS bahwa membuka kembali Konsulat Jenderal di Yerusalem barat, yang secara tradisional berfungsi sebagai markas diplomatik AS untuk Palestina, adalah ide yang buruk.
“Langkah itu akan mengirim pesan yang salah, tidak hanya ke kawasan, tidak hanya ke Palestina, tetapi juga ke negara lain, dan kami tidak ingin ini terjadi,” ucap Lapid.
Pada tahun 1987, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Anti-Terorisme, yang antara lain menyatakan PLO sebagai organisasi teroris dan melarang pembukaan fasilitas PLO di tanah AS.
Terlepas dari larangan tersebut, Kongres mengizinkan presiden untuk mengeluarkan pengabaian atas kemauannya sendiri, membuka jalan bagi PLO untuk membuka kantor perwakilan di Washington pada tahun 1994.
Menurut pernyataan yang dikeluarkan kabinet Palestina, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (5/9/2021), permintaan itu disampaikan Shtayyeh saat bertemu dengan delegasi dari Komite Urusan Luar Negeri Kongres AS yang mewakili Partai Demokrat di kota Ramallah.
Selama pertemuan itu, Shtayyeh juga mendesak pemerintahan Joe Biden untuk mempercepat pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem Timur.
Terkait pembukaan konsulat, AS tetap melanjutkan rencana pembukaan kembali misi de facto untuk Palestina itu meski adanya tentangan dari Israel.
Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid mengatakan, pihaknya telah mengatakan kepada AS bahwa membuka kembali Konsulat Jenderal di Yerusalem barat, yang secara tradisional berfungsi sebagai markas diplomatik AS untuk Palestina, adalah ide yang buruk.
“Langkah itu akan mengirim pesan yang salah, tidak hanya ke kawasan, tidak hanya ke Palestina, tetapi juga ke negara lain, dan kami tidak ingin ini terjadi,” ucap Lapid.
(ian)
Lihat Juga :
