AS Danai Bantuan Kemanusiaan PBB untuk Afghanistan, Tapi Bukan Taliban

Sabtu, 04 September 2021 - 22:01 WIB
loading...
AS Danai Bantuan Kemanusiaan...
Anggota keluarga Afghanistan membawa barang mereka memasuki Pakistan di titik perlintasan Gerbang Persahabatan di kota Chaman, Pakistan, 3 September 2021. Foto/REUTERS
A A A
WASHINGTON - Kongres Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan mendanai PBB dan badan-badan lain yang memberikan bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan.

Meski demikian, hampir tidak ada kemungkinan akan secara langsung mendanai pemerintah baru yang dipimpin Taliban. Pernyataan itu diungkapkan para pejabat Kongres AS.

AS telah menjadi penyandang dana utama Afghanistan sejak invasi 2001 untuk menggulingkan Taliban, menyisihkan sekitar USD130 miliar untuk keamanan, pemerintahan dan pembangunan serta kebutuhan kemanusiaan.

Baca juga: Taliban Klaim Benteng Oposisi Terakhir di Lembah Panjshir telah Dikuasai

Para pejabat Partai Demokrat yang mengendalikan kedua majelis Kongres dan Partai Republik mengatakan para anggota parlemen hampir pasti akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Afghanistan di dalam dan luar negeri, tetapi tidak untuk pemerintah itu sendiri, setidaknya untuk saat ini.

Baca juga: Taliban Wajibkan Wanita Afghanistan Berhijab, Peringatkan AS Tak Ikut Campur

“Akan sulit meyakinkan anggota Kongres melakukan apa pun yang tampaknya mendukung pemerintah Taliban,” ungkap ajudan senior Partai Demokrat di Senat.

Baca juga: Pejuang Perlawanan Panjshir ‘Musnahkan’ 450 Pasukan Taliban

Dia menyebut tidak ada pengawasan dan keengganan untuk “mendukung pemerintah yang merupakan laknat bagi kami.”

Seorang ajudan senior Senat Partai Republik sependapat. “Partai Republik sama sekali tidak akan mendukung pemberian uang kepada Taliban,” papar ajudan Partai Republik itu.

Dia mengatakan mereka tidak ingin memberikan uang sampai orang Amerika Serikat (AS) dan Afghanistan yang bekerja dengan AS dapat meninggalkan Afghanistan.

Sementara ajudan itu mengatakan ada pemahaman bahwa badan-badan seperti Program Pangan Dunia dan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi akan membutuhkan dana.

Partai Republik mengatakan anggota parlemen akan menginginkan kondisi yang ketat tentang bagaimana dana tersebut dibelanjakan.

"Perlu ada pandangan yang jelas tentang seperti apa ini akan terlihat dan bagaimana ini akan mengalir," ujar dia.

Untuk tahun fiskal 2022 mulai 1 Oktober, Kongres menyisihkan USD136,45 juta dalam Dana Dukungan Ekonomi, yang menurut ajudan Partai Demokrat itu adalah sumber untuk menanggung gaji pemerintah Afghanistan, dan USD52,03 juta untuk bantuan kemanusiaan Afghanistan, menurut Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Afghanistan.

Semua pejabat mengesampingkan kontribusi terhadap gaji pegawai negeri Afghanistan yang, bekerja di bawah pemerintahan yang dipimpin Taliban, mungkin mengawasi layanan dasar seperti menjalankan sekolah, klinik kesehatan dan rumah sakit.

“Saya sulit membayangkan hal itu terjadi, sebagian karena bagaimana kita tahu bahwa dana itu tidak jatuh ke tangan yang salah?” ungkap ajudan senior Senat Demokrat itu.

Ajudan itu mengatakan Kongres mungkin mengalokasikan sebanyak USD144 juta hingga USD279 juta yang telah disisihkannya setiap tahun dalam dekade terakhir untuk kebutuhan kemanusiaan Afghanistan, tergantung pada apa yang badan-badan PBB dan lainnya perlu ditentukan.

Departemen Luar Negeri AS tidak segera menjawab permintaan komentar apakah mereka akan meminta dana tambahan untuk Afghanistan.

Sumber-sumber Taliban mengatakan pendiri Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar akan memimpin pemerintahan baru yang akan segera diumumkan.

Tugas pertamanya mungkin mencegah keruntuhan ekonomi yang bergulat dengan kekeringan dan kerusakan akibat perang 20 tahun.

Pejuang Taliban memasuki Kabul pada 15 Agustus. Angkutan udara besar-besaran AS membawa sekitar 124.000 warga Amerika, warga asing lainnya, dan warga Afghanistan.
(sya)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Menlu Iran Tegaskan...
Menlu Iran Tegaskan Akhir Perang Dideklarasikan Senin, Resmi Berlaku Jumat
Trump: AS Tidak akan...
Trump: AS Tidak akan Bayar Iran Rp5 Triliun, Itu Berita Palsu
Wapres AS Sebut Iran...
Wapres AS Sebut Iran Bisa Dapat Rp5.312 Triliun, tapi Trump Ragu
Zionis Israel Ratapi...
Zionis Israel Ratapi Kesepakatan Damai AS-Iran: Kami Ditinggalkan Sendirian!
Pesawat Pengebom Nuklir...
Pesawat Pengebom Nuklir B-52 AS Jatuh Tewaskan 8 Awak, Harganya Rp1,5 Triliun
Ini Alasan Trump Puji...
Ini Alasan Trump Puji Putin dan Xi Jinping atas Kesepakatan Damai AS-Iran
Larangan Perangkat Lunak...
Larangan Perangkat Lunak AS Bikin Susah Banyak Produsen Mobil
WNI Dikeroyok dan Dianiaya...
WNI Dikeroyok dan Dianiaya di Malaysia, Polisi Amankan 4 Orang yang Terlibat
Pesawat Pengebom B-52...
Pesawat Pengebom B-52 AS Jatuh hingga Meledak Dahsyat, 8 Orang Tewas
Rekomendasi
4 Upaya Penyelundupan...
4 Upaya Penyelundupan Narkoba ke Lapas dan Rutan Salemba Digagalkan, Disembunyikan di Organ Intim hingga Botol Obat
BPIP Sebut 228 Putra-Putri...
BPIP Sebut 228 Putra-Putri Terbaik Jalani Verifikasi Paskibraka Tingkat Pusat 2026
Dulu Dibully Karena...
Dulu Dibully Karena Pendiam, Kini Syawal Adha Raih Centang Biru TikTok dan Instagram
Berita Terkini
Menlu Iran Tegaskan...
Menlu Iran Tegaskan Akhir Perang Dideklarasikan Senin, Resmi Berlaku Jumat
Hamas Sambut Baik Kesepakatan...
Hamas Sambut Baik Kesepakatan AS-Iran, Serukan Penghentian Serangan di Gaza dan Lebanon
7 Fakta Unik Cape Verde,...
7 Fakta Unik Cape Verde, Negara Kecil yang Bikin Spanyol Frustrasi di Piala Dunia 2026
Inggris, Prancis, Jerman,...
Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia Siap Cabut Sanksi Teheran setelah Kesepakatan Damai AS-Iran
Trump: AS Tidak akan...
Trump: AS Tidak akan Bayar Iran Rp5 Triliun, Itu Berita Palsu
Siapa Pihak yang Berpotensi...
Siapa Pihak yang Berpotensi Menggagalkan Kesepakatan Perdamaian Iran dan AS?
Infografis
3 Alasan Greenland Jadi...
3 Alasan Greenland Jadi Kunci AS untuk Perang Nuklir Melawan Rusia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved