Pengikut Taliban di Facebook Meningkat Lebih dari Dua Kali Lipat

WASHINGTON - Pemerintah di seluruh dunia sedang memutuskan apakah akan menerima Taliban sebagai pemerintah yang sah atau tidak setelah kelompok yang berafiliasi dengan teroris itu menguasai Afghanistan . Sekarang, perusahaan media sosial juga berlomba untuk memutuskan hal yang sama.

Facebook , YouTube , dan Twitter memberlakukan berbagai larangan terhadap konten Taliban di platform mereka. Tetapi ketika kelompok ekstremis mencoba menggunakan media sosial sebagai sarana pemerintahan - alih-alih mengagungkan konten kekerasan - aturan itu pun menjadi tidak jelas terkait siapa atau apa yang harus dilarang.

Menurut laporan New York Times, larangan media sosial yang saat ini berlaku tidak menghentikan kelompok ekstremis itu untuk menumbuhkan audiensi mereka secara online. Analisis yang dilakukan oleh New York Times menemukan bahwa lebih dari 100 akun pro-Taliban baru telah muncul di Twitter dan Facebook sejak 9 Agustus.

New York Times melaporkan pengikut halaman resmi Facebook Taliban telah tumbuh 120% menjadi 49.000 pengguna, dan puluhan ribu pengguna melihat video YouTube kelompok itu. Di Twitter, video Taliban mengumpulkan setengah juta tampilan dalam satu hari.



Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid memiliki lebih dari 300.000 pengikut di Twitter, bionya berbunyi: "Anggota Tim Negosiasi dan Juru Bicara Kantor Polit untuk Media Internasional."

"Mujahid dengan mudah mengakali pemblokiran Facebook atas akun WhatsApp-nya dengan terhubung dengan wartawan melalui akun sesama pemimpin Taliban," tulis New York Times seperti dikutip dari Business Insider, Jumat (20/8/2021).

Seorang juru bicara Facebook mengatakan kepada Business Insider bahwa perusahaan itu "secara proaktif" menghapus konten yang memuji Taliban, dan telah mengerahkan tim ahli Afghanistan untuk memantau situasi.

Di seluruh platform, pengguna terkait Taliban menghindari memposting konten yang secara eksplisit melanggar aturan platform seperti "pemujaan kekerasan" dan "perilaku kebencian" untuk menghindari sensor.



Ayman Aziz, seorang peneliti yang mempelajari Afghanistan dan Pakistan, mengatakan kepada New York Times bahwa pendekatan media sosial saat ini untuk memoderasi Taliban telah memungkinkan kelompok itu untuk menumbuhkan "rezim baru" secara online.

"Situasi di Afghanistan berkembang pesat," kata juru bicara Twitter kepada Business Insider.

"Kami juga menyaksikan orang-orang di negara ini menggunakan Twitter untuk mencari bantuan dan bantuan. Prioritas utama Twitter adalah menjaga orang tetap aman, dan kami tetap waspada," imbuhnya.

Pada hari Selasa, juru bicara YouTube mengatakan kepada Business Insider bahwa semua akun yang diyakini dimiliki atau dioperasikan oleh Taliban akan dihentikan dari platform, dan mengatakan ini adalah kebijakan lama.