Taliban Berjanji Tegakkan Hak-hak Perempuan, Gedung Putih Skeptis

WASHINGTON - Setelah mengambil alih Afghanistan, Taliban menyatakan "amnesti" untuk pejabat pemerintah dan bersumpah untuk menegakkan hak-hak perempuan di bawah hukum Islam. Namun janji yang diumbar oleh Taliban ini ditanggapi dengan skeptisisme oleh Gedung Putih.

Sebelum invasi pimpinan Amerika Serikat (AS) pada tahun 2001, perempuan hampir tidak memiliki hak di bawah pemerintahan opresif Taliban yang fundamentalis. Sebagian besar terpaksa berhenti dari pekerjaan mereka dan tinggal di rumah, tidak diberi akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, mengalami tingkat buta huruf dan kematian ibu yang tinggi.

Pada Selasa juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid dalam konferensi pers mengatakan bahwa mereka bekerja untuk membentuk pemerintahan dan tidak ada yang akan dirugikan. Mujahid mengatakan tujuan Taliban adalah untuk memastikan Afghanistan tidak lagi menjadi medan konflik.



"Kami telah memaafkan semua orang yang telah berperang melawan kami. Permusuhan telah berakhir," katanya.

"Kami tidak ingin memiliki masalah dengan komunitas internasional," imbuhnya.

Mujahid mengatakan kelompok militan itu berkomitmen pada hak-hak perempuan di bawah sistem hukum syariah (Islam), tetapi dia menekankan bahwa mereka akan bekerja dan belajar dalam kerangka kerja Taliban.

"Mereka akan bekerja bahu-membahu dengan kami. Kami ingin meyakinkan masyarakat internasional bahwa tidak akan ada diskriminasi," katanya.

“Imarah Islam Afghanistan tidak ingin perempuan menjadi korban lagi,” kata Enamullah Samangani, anggota komisi budaya Taliban.