Raja Malaysia Ingin Calon Perdana Menteri Baru Hadapi Voting di Parlemen
Rabu, 18 Agustus 2021 - 14:25 WIB
loading...
Para pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim dan Lim Guan Eng meninggalkan Istana Nasional setelah bertemu Raja di Kuala Lumpur, Malaysia, 17 Agustus 2021. Foto/REUTERS
A
A
A
KUALA LUMPUR - Raja Malaysia Sultan Abdullah akan menunjuk perdana menteri (PM) baru sesegera mungkin tetapi orang yang ditunjuk harus menghadapi voting di parlemen untuk membuktikan mayoritasnya.
Pernyataan itu diungkapkan istana pada Rabu (18/8). Muhyiddin Yassin mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada Senin setelah mengakui dia telah kehilangan mayoritas di parlemen tetapi tetap menjadi perdana menteri sementara sampai penggantinya ditunjuk oleh raja.
Dia tidak menghadapi voting mosi kepercayaan di parlemen dalam 17 bulan masa jabatannya meskipun ada seruan berulang kali untuk melakukannya.
Baca juga: Inilah Tujuh Calon Perdana Menteri Malaysia Baru, Para Senior Bertarung Lagi
Pengunduran diri tersebut telah memperdalam krisis politik selama berbulan-bulan ketika Malaysia bergulat dengan lonjakan COVID-19 dan kemerosotan ekonomi.
Baca juga: Pemimpin Chechnya: Seperti Osama, Taliban adalah Penipuan AS pada Muslim
Tidak ada partai politik yang memiliki suara mayoritas di parlemen, sehingga calon PM yang menang harus membentuk koalisi dengan partai-partai lain.
Baca juga: Perang AS di Afghanistan Belum Berakhir, Diubah Jadi Perang Drone ala Somalia
Raja Sultan Abdullah akan menunjuk seorang perdana menteri yang menurutnya dapat memimpin suara mayoritas.
Dia memberi waktu kepada anggota parlemen sampai jam 4 sore waktu setempat untuk menyerahkan nama satu calon yang mereka inginkan sebagai perdana menteri.
Dalam pernyataan, istana mengatakan, “Perdana menteri yang ditunjuk oleh raja harus mengajukan mosi percaya di parlemen sesegera mungkin untuk membuktikan secara sah bahwa dia memiliki suara mayoritas."
Raja juga meminta berbagai partai politik untuk bekerja sama. "Yang Mulia... (telah) menyatakan bahwa gejolak politik yang tak berkesudahan tanpa henti telah mengganggu pemerintahan pada saat kita masih menghadapi ancaman pandemi COVID-19," papar pernyataan istana.
Malaysia telah berada dalam kondisi politik yang berubah-ubah sejak tuduhan korupsi yang meluas menyebabkan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) kalah dalam pemilu 2018 setelah memerintah selama lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan.
Mahathir Mohamad memimpin oposisi menuju kemenangan pemilu untuk pertama kalinya, tetapi aliansi itu runtuh karena pertikaian muncul tahun lalu.
Muhyiddin kemudian berkoalisi dengan parpol yang kalah dalam pemilu, termasuk UMNO, meski aliansi itu juga rapuh.
Wakil Muhyiddin dan politisi UMNO Ismail Sabri Yaakob muncul sebagai kandidat utama untuk menjadi perdana menteri berikutnya.
“Dia telah mendapatkan suara mayoritas dari partai politik yang berada di koalisi Muhyiddin,” ungkap media setempat, mengutip pejabat UMNO.
Ismail Sabri mempelopori kebijakan keamanan selama krisis COVID-19 dan dipromosikan menjadi wakil perdana menteri pada Juli.
“Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim juga berusaha mengamankan suara mayoritas untuk membentuk pemerintahan,” ungkap laporan media.
Pernyataan itu diungkapkan istana pada Rabu (18/8). Muhyiddin Yassin mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada Senin setelah mengakui dia telah kehilangan mayoritas di parlemen tetapi tetap menjadi perdana menteri sementara sampai penggantinya ditunjuk oleh raja.
Dia tidak menghadapi voting mosi kepercayaan di parlemen dalam 17 bulan masa jabatannya meskipun ada seruan berulang kali untuk melakukannya.
Baca juga: Inilah Tujuh Calon Perdana Menteri Malaysia Baru, Para Senior Bertarung Lagi
Pengunduran diri tersebut telah memperdalam krisis politik selama berbulan-bulan ketika Malaysia bergulat dengan lonjakan COVID-19 dan kemerosotan ekonomi.
Baca juga: Pemimpin Chechnya: Seperti Osama, Taliban adalah Penipuan AS pada Muslim
Tidak ada partai politik yang memiliki suara mayoritas di parlemen, sehingga calon PM yang menang harus membentuk koalisi dengan partai-partai lain.
Baca juga: Perang AS di Afghanistan Belum Berakhir, Diubah Jadi Perang Drone ala Somalia
Raja Sultan Abdullah akan menunjuk seorang perdana menteri yang menurutnya dapat memimpin suara mayoritas.
Dia memberi waktu kepada anggota parlemen sampai jam 4 sore waktu setempat untuk menyerahkan nama satu calon yang mereka inginkan sebagai perdana menteri.
Dalam pernyataan, istana mengatakan, “Perdana menteri yang ditunjuk oleh raja harus mengajukan mosi percaya di parlemen sesegera mungkin untuk membuktikan secara sah bahwa dia memiliki suara mayoritas."
Raja juga meminta berbagai partai politik untuk bekerja sama. "Yang Mulia... (telah) menyatakan bahwa gejolak politik yang tak berkesudahan tanpa henti telah mengganggu pemerintahan pada saat kita masih menghadapi ancaman pandemi COVID-19," papar pernyataan istana.
Malaysia telah berada dalam kondisi politik yang berubah-ubah sejak tuduhan korupsi yang meluas menyebabkan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) kalah dalam pemilu 2018 setelah memerintah selama lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan.
Mahathir Mohamad memimpin oposisi menuju kemenangan pemilu untuk pertama kalinya, tetapi aliansi itu runtuh karena pertikaian muncul tahun lalu.
Muhyiddin kemudian berkoalisi dengan parpol yang kalah dalam pemilu, termasuk UMNO, meski aliansi itu juga rapuh.
Wakil Muhyiddin dan politisi UMNO Ismail Sabri Yaakob muncul sebagai kandidat utama untuk menjadi perdana menteri berikutnya.
“Dia telah mendapatkan suara mayoritas dari partai politik yang berada di koalisi Muhyiddin,” ungkap media setempat, mengutip pejabat UMNO.
Ismail Sabri mempelopori kebijakan keamanan selama krisis COVID-19 dan dipromosikan menjadi wakil perdana menteri pada Juli.
“Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim juga berusaha mengamankan suara mayoritas untuk membentuk pemerintahan,” ungkap laporan media.
(sya)
Lihat Juga :
