Indonesia Pantau Eskalasi di Afghanistan, Siap Evakuasi 15 WNI

Senin, 16 Agustus 2021 - 13:48 WIB
loading...
Indonesia Pantau Eskalasi di Afghanistan, Siap Evakuasi 15 WNI
Para milisi Taliban menduduki istana presiden Afghanistan setelah Presiden Ashraf Ghani melarikan diri, Minggu (15/8/2021). Foto/Screenshot Al Jazeera/Twitter @latikambourke
A A A
KABUL - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI Kabul terus memantau perkembangan eskalasi keamanan di Afghanistan . Pemerintah siap mengevakuasi 15 WNI dari negara itu jika harus dilakukan.

"Keselamatan dan kesehatan WNI termasuk staf KBRI [Kedutaan Besar Republik Indonesia] menjadi prioritas utama," kata Kemlu dalam sebuah pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Senin (16/8/2021).



"Mengantisipasi eskalasi situasi, Kemlu dan KBRI Kabul telah adakan town hall meeting secara virtual pada 14 Agustus 2021 dengan para WNI yang menetap di Afganistan untuk memonitor kondisi dan menjelaskan langkah-langkah persiapan evakuasi," lanjut Kemlu.

Kementerian yang dipimpin Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi itu mengatakan hingga saat ini terdapat 15 WNI yg telah melaporkan keberadaannya di Afghanistan.

"Semua dalam kondisi baik dan aman. Mereka antara lain bekerja sebagai ekspatriat, bekerja di badan PBB dan menikah dengan warga negara setempat," kata kementerian tersebut.

Sementara itu, misi diplomatik Indonesia di Kabul masih beroperasi. "Belum ada rencana untuk menutup misi. Misi akan dioperasikan oleh staf esensial, yang terdiri dari unsur diplomat maupun unsur keamanan," imbuh Kemlu.



Pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat (AS) selama dua dekade telah runtuh setelah kelompok Taliban merebut banyak wilayah seiring dengan hengkangnya tentara AS dan sekutu NATO-nya dari negara itu. Puncaknya, para milisi Taliban menduduki istana presiden pada Minggu petang setelah Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari Afghanistan dan dilaporkan terbang ke Tajikistan.

Kelompok Taliban menolak transisi pemerintahan dan menuntut penyarahan kekuasaan secara total.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1858 seconds (0.1#10.140)