ASEAN Tunjuk Diplomat Brunei Sebagai Utusan untuk Myanmar

JAKARTA - Para menteri luar negeri dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menunjuk Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam , Erywan Yusof, sebagai utusan khusus untuk Myanmar . Demikian pernyataan yang dikeluarkan oleh ASEAN pada Rabu (4/8/2021).

"Erywan telah ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan di Myanmar, membuka dialog antara penguasa militer dan lawan mereka di negara yang dilanda krisis," menurut sebuah komunike yang dirilis setelah pertemuan pada hari Senin dan Rabu oleh para menteri luar negeri ASEAN seperti dikutip dari Reuters.

Diplomat itu juga akan mengawasi paket bantuan kemanusiaan, meskipun tidak ada rincian bantuan yang diumumkan. Sebaliknya, komunike tersebut menyerukan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan untuk mulai bekerja pada "panduan kebijakan".

Militer Myanmar menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis enam bulan lalu, menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan ketika pasukan keamanan menekan aksi protes dan ekonominya runtuh. Krisis kemanusiaan memburuk dalam sebulan terakhir ketika infeksi virus Corona baru melonjak, membanjiri sistem kesehatan negara itu.

PBB dan banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan China, telah mendesak ASEAN, yang 10 anggotanya termasuk Myanmar, untuk mempelopori upaya diplomatik guna memulihkan stabilitas di Myanmar.

Penunjukan seorang utusan merupakan inti dari upaya tersebut tetapi tertunda selama berbulan-bulan di tengah perpecahan yang mendalam di dalam blok Asia Tenggara.

Dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri diwarnai perdebatan pada hari Senin saat Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mempertanyakan status rezim militer di ASEAN karena menolak pencalonan Erywan, kata para diplomat.

Baca juga: RI Desak Myanmar Segera Setujui Usulan ASEAN soal Utusan Khusus

Menyusul negosiasi lebih lanjut dan pertemuan tak terjadwal hari Rabu, utusan khusus itu dikonfirmasi.

Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan terpisah mengatakan bahwa utusan khusus akan segera mulai bekerja dan memiliki "akses penuh ke semua pihak" di Myanmar. Banyak tokoh oposisi Myanmar, termasuk pemimpin terguling Aung San Suu Kyi, ditahan di rumah atau di penjara.

Perwakilan rezim militer pada pertemuan itu juga menolak permintaan dari anggota ASEAN untuk memberikan kebebasan kepada pekerja kemanusiaan guna mengirimkan bantuan ke daerah-daerah yang mereka yakini paling membutuhkannya, kata dua sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

Kritikus menuduh ASEAN memberikan legitimasi pada junta Myanmar dengan menerima perwakilannya di pertemuan kelompok itu.

Baca juga: ASEAN di Bawah Tekanan Setelah Terus Gagal Tentukan Utusan Khusus untuk Myanmar

Namun pernyataan Indonesia tersebut menyoroti perubahan halus yang dibuat pada kata-kata dalam komunike bersama sehingga tidak dapat dilihat sebagai pengakuan junta militer.

Pemerintah militer Myanmar tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Pada hari Minggu, kepala junta, Min Aung Hlaing, mengumumkan dia telah ditunjuk sebagai perdana menteri dan mengulangi janji untuk mengadakan pemilihan pada tahun 2023.

Baca juga: Myanmar Bentuk Pemerintahan Sementara, Dipimpin Otak Kudeta Militer