ASEAN di Bawah Tekanan Setelah Terus Gagal Tentukan Utusan Khusus untuk Myanmar
loading...
A
A
A
BANDAR SERI BEGAWAN - Para Menteri Luar Negeri ASEAN berada di bawah tekanan untuk segera menunjuk seorang utusan khusus ke Myanmar . Setelah negosiasi berbulan-bulan ASEAN masih gagal menemukan kandidat yang disetujui secara konsensus.
Enam bulan setelah militer menggulingkan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis, para Menteri Luar Negeri ASEAN akan kembali bertemu. Menurut sejumlah diplomat ASEAN, tujuan pertemuan untuk menentukan utusan khusus yang ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.
PBB, Amerika Serikat (AS) dan China, serta banyak negara lainnya telah mengidentifikasi ASEAN sebagai pihak terbaik yang harus melakukan upaya diplomatik untuk memulihkan stabilitas di Myanmar.
Pencarian utusan khusus dimulai pada bulan April, ketika para pemimpin ASEAN menghasilkan "konsensus lima poin" untuk mengatasi gejolak di Myanmar. Pejabat PBB dan AS dalam beberapa pekan terakhir mendesak ASEAN untuk mempercepat penunjukan utusan khusus tersebut.
Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof, mengatakan bahwa dia berharap keputusan akhir akan dibuat pada hari ini (Senin, 2/8/2021). Brunei adalah ketua ASEAN tahun ini.
"Tanpa utusan yang memimpin, sangat sulituntuk mengatasi situasi di Myanmar,” katanya, seperti dilansir Reuters.
ASEAN, yang anggotanya termasuk negara-negara demokrasi, negara komunis satu partai dan pemerintah otoriter,telah sangat terpecah belah mengenai utusan tersebut dan telah membahas penunjukan lebih dari satu utusan untuk memecahkan kebuntuan.
Empat sumber diplomatik regional mengatakan, Erywan lebih disukai menjadi utusan dan dibantu oleh "penasihat". Namun pertemuan pejabat senior ASEAN pada Kamis lalu gagal mencapai kesepakatan.
“Seperti halnya sembilan anggota ASEAN lainnya, rezim militer Myanmar harus menyetujui penunjukan tersebut,” kata para diplomat itu, yang berbicara dalam kondisi anonim.
Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa dia telah memilih mantan Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Virasakdi Futrakul sebagai utusan. Tetapi, jelasnya, proposal baru telah dirilis dan pihaknya tidak bisa terus maju.
Enam bulan setelah militer menggulingkan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis, para Menteri Luar Negeri ASEAN akan kembali bertemu. Menurut sejumlah diplomat ASEAN, tujuan pertemuan untuk menentukan utusan khusus yang ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.
PBB, Amerika Serikat (AS) dan China, serta banyak negara lainnya telah mengidentifikasi ASEAN sebagai pihak terbaik yang harus melakukan upaya diplomatik untuk memulihkan stabilitas di Myanmar.
Pencarian utusan khusus dimulai pada bulan April, ketika para pemimpin ASEAN menghasilkan "konsensus lima poin" untuk mengatasi gejolak di Myanmar. Pejabat PBB dan AS dalam beberapa pekan terakhir mendesak ASEAN untuk mempercepat penunjukan utusan khusus tersebut.
Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof, mengatakan bahwa dia berharap keputusan akhir akan dibuat pada hari ini (Senin, 2/8/2021). Brunei adalah ketua ASEAN tahun ini.
"Tanpa utusan yang memimpin, sangat sulituntuk mengatasi situasi di Myanmar,” katanya, seperti dilansir Reuters.
ASEAN, yang anggotanya termasuk negara-negara demokrasi, negara komunis satu partai dan pemerintah otoriter,telah sangat terpecah belah mengenai utusan tersebut dan telah membahas penunjukan lebih dari satu utusan untuk memecahkan kebuntuan.
Empat sumber diplomatik regional mengatakan, Erywan lebih disukai menjadi utusan dan dibantu oleh "penasihat". Namun pertemuan pejabat senior ASEAN pada Kamis lalu gagal mencapai kesepakatan.
“Seperti halnya sembilan anggota ASEAN lainnya, rezim militer Myanmar harus menyetujui penunjukan tersebut,” kata para diplomat itu, yang berbicara dalam kondisi anonim.
Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, mengatakan bahwa dia telah memilih mantan Wakil Menteri Luar Negeri Thailand, Virasakdi Futrakul sebagai utusan. Tetapi, jelasnya, proposal baru telah dirilis dan pihaknya tidak bisa terus maju.