RI Desak Myanmar Segera Setujui Usulan ASEAN soal Utusan Khusus

JAKARTA - Indonesia mendesak Myanmar untuk segera menyetujui usulan ASEAN soal utusan khusus. Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam pertemuan tingkat menteri ASEAN.

Retno menuturkan, pertemuan kali ini banyak diwarnai pembahasan terkait tindak lanjut dari KTT ASEAN, yaitu isu yang terkait dengan implementasi 5 Point of Consensus. Dia mengatakan, pertemuan yang dijadwalkan berlangsung hanya dua jam itu akhirnya berjalan sekitar menjadi lima jam.

Isu yang banyak memakan waktu banyak, jelas Retno adalah mengenai implementasi 5 Point of Consensus termasuk atau terutama mengenai terkait dengan isu penunjukkan utusan khusus untuk Myanmar.
Di dalam pertemuan dibawah agenda item lima yaitu tindak lanjut dari KTT ASEAN, Retno menuturkan dia menyampaikan pendapat Indonesia. Setidaknya ada 10 poin yang disampaikan Retno dalam pertemuan tersebut.

"100 hari sudah berlalu sejak ALM bertemu di Jakarta. Saya secara terus terang menyampaikan sampai saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi 5 Point of Consensus," ucap Retno pada Senin (2/8/2021).

"Indonesia berharap agar Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukkan utusan khusus. Utusan khusus harus dapat segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN dan utusan khusus juga harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh baik terkait dengan pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan selama menjalankan tugasnya di Myanmar," sambungnya.

Dia mengatakan, Indonesia juga mendesak agar implementasi 5 Point of Consensus lainnya dapat segera dilakukan karena terus terhambatnya implementasi 5 Point of Consensus, tidak membawa kebaikan bagi ASEAN. Oleh karenanya, ujar Retno, sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang menentukan.

"Indonesia mengharapkan bahwa pertemuan ini dapat memutuskan mengenai penunjukkan utusan khusus sesuai usulan ASEAN beserta mandatnya yang jelas serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh pada utusan khsus untuk menjalankan tugasnya," ujarnya.

"Jika pertemuan ini gagal memastikan langkah konkrit implementasi 5 Point of Consensus maka Indonesia mengusulkan bahwa isu mengenai tindak lanjut 5 Point of Consensus ini dikembalikan dikembalikan ke para pemimpin ASEAN karena mandatnya adalah sekali lagi dari para pemimpin kita coba implementasikan dan jika tidak terjadi implantasi maka isu ini harus dilaporkan kembali kepada para pemimpin ASEAN untuk mendapatkan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ASEAN sesuai dengan piagam ASEAN," ungkapnya.

Retno menyatakan, Indonesia juga menekankan di saat yang sama tidak boleh diam membiarkan penderitaan rakyat Myanmar. "Mereka saat ini
memerlukan bantuan kemanusiaan," ucapnya.

"Oleh karena itu Indonesia mengusulkan ASEAN segera mengambil langkah pemberian bantuan kemanusiaan termasuk untuk kaum perempuan dan anak-anak," tukasnya.