Korea Utara Marah Inggris Kirim Kapal Induk Terbesarnya ke Perairan Asia

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) marah dengan keputusan Inggris yang akan secara permanen menempatkan dua kapal perang di Asia-Pasifik.

Menurut Korut, London akan lebih baik fokus pada Brexit daripada "memulihkan statusnya yang menurun."

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korea Utara mengecam keputusan Inggris secara permanen menempatkan kapal perang di Asia-Pasifik.



"Inggris, yang mengintensifkan situasi dengan mendorong kapal perang ke kawasan Asia-Pasifik yang jauh, menggunakan 'ancaman' kami sebagai alasan," papar pernyataan di website Kementerian Luar Negeri Korut yang menyebut tindakan Inggris sebagai "berbahaya" dan "provokasi".



Pernyataan itu mengatakan Inggris bertindak berdasarkan “taruhan yang tidak masuk akal” bahwa Korea Utara dan China bekerja sama untuk mengisolasi Korea Selatan dan Jepang.



Korea Utara mengklaim Inggris berusaha mati-matian untuk "memulihkan statusnya yang menurun," tetapi mengatakan rencananya hanya akan menimbulkan tentangan kuat dari negara lain dan dapat mengobarkan "situasi tegang" yang sudah ada di Asia Pasifik.

“Akan lebih baik bagi Inggris untuk fokus pada hasil Brexit yang merepotkan daripada mempertaruhkan orang lain secara tidak masuk akal untuk realisasi tujuan politiknya,” papar Kemlu Korut, mengklaim hari-hari telah berlalu ketika Inggris dapat menjajah sesuka hati.

Pyongyang tampaknya menanggapi pengumuman dua pekan lalu, saat London mengatakan akan secara permanen mengerahkan dua kapal perang di perairan Asia akhir tahun ini.

Kapal induk Queen Elizabeth, didampingi kelompok penyerang yang cukup besar termasuk dua kapal perusak, dua fregat, dua kapal pendukung, dan kapal dari Amerika Serikat dan Belanda.

Armada itu sedang berlayar menuju Jepang, untuk melakukan beberapa latihan dengan mitra sekutu.

Inggris sebelumnya telah menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya aktivitas China atas perairan dan wilayah yang disengketakan di sekitar Asia Tenggara.

Beijing telah meminta Inggris berhenti dari provokasi dan campur tangan dengan politik internal China, terutama terkait Taiwan, yang dianggap China sebagai bagian dari wilayahnya.