AS Pasang Badan Jika Filipina Diserang China di Laut China Selatan
Senin, 12 Juli 2021 - 10:26 WIB
loading...
Kawasan Laut China Selatan yang jadi sengketa antara China, Filipina dan beberapa negara Asia lainnya. Foto/China US Focus
A
A
A
MANILA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengulangi peringatannya kepada China bahwa serangan terhadap angkatan bersenjata Filipina di Laut China Selatan akan memicu respons Washington. Sebab, Washington dan Manila terikat perjanjian pertahanan bersama tahun 1951.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken membuat komentar tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis yang menandai ulang tahun kelima putusan pengadilan arbitrase yang menolak klaim teritorial luas China di Laut China Selatan.
Baca juga: Iran Akui Kirim Kapal Perang ke Atlantik dan Sebut AS Ketakutan
China—yang mengeklaim sebagian besar perairan dalam apa yang disebut "Nine Dash Line [Sembilan Garis Putus-putus]" Laut China Selatan, yang juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam—menegaskan kembali pada hari Jumat bahwa Beijing menolak menerima putusan pengadilan internasional tersebut.
“Amerika Serikat menegaskan kembali kebijakan 13 Juli 2020 mengenai klaim maritim di Laut China Selatan,” kata Blinken, merujuk pada penolakan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump atas klaim China terhadap sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken membuat komentar tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis yang menandai ulang tahun kelima putusan pengadilan arbitrase yang menolak klaim teritorial luas China di Laut China Selatan.
Baca juga: Iran Akui Kirim Kapal Perang ke Atlantik dan Sebut AS Ketakutan
China—yang mengeklaim sebagian besar perairan dalam apa yang disebut "Nine Dash Line [Sembilan Garis Putus-putus]" Laut China Selatan, yang juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam—menegaskan kembali pada hari Jumat bahwa Beijing menolak menerima putusan pengadilan internasional tersebut.
“Amerika Serikat menegaskan kembali kebijakan 13 Juli 2020 mengenai klaim maritim di Laut China Selatan,” kata Blinken, merujuk pada penolakan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump atas klaim China terhadap sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan.
Lihat Juga :
